Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran dan Penyusunan Renja 2020

Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI pada tanggal 6 sampai dengan 9 November menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran 2015 – 1019 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 di Akmani Hotel, Jakarta. Peserta dari kegiatan ini adalah Pejabat Eselon II dan III Ditjen Bimas Hindu Pusat, Pembimas Hindu dan operator, Kasi dan penyelenggara Kemenag Kota dan Kabupaten, Perguruan tinggi negeri Hindu, Kemenag Kota dan Kabupaten se-Provinsi Bali total 120 orang. Dari Provinsi Kepulauan Riau hadir Pembimas Hindu, Eko Prasetyo,S.Ag selaku Penyelenggara Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam.

Ketua panitia dalam sambutannya menjelaskan tema kegiatan ini yaitu “Melalui kegiatan Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2020 kita wujudkan Aktualisasi Money Follow Program Dalam rangka Perencanaan dan Penganggaran Program Bimas Hindu”. Adapun tujuan sesuai dengan tema kegiatan adalah mengarahkan rencana kerja Satker untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan melalui penganggaran berbasis program atau money follow program. Yang kedua adalah Mengkoordinasikan rencan kerja yang akan disusun oleh seluruh Satker di bawah Ditjen Bimas Hindu untuk menghasilkan penganggaran yang eketif, efesien dan tepat sasaran

Terakhir ketua panitia menegaskan bahawa Renja 2020 harus benar-benar dhitung dan disusun dengan memperhitungkan apa yang dibutihkan masyarakat dan mendukung program prioritas nasional, kegiatan prioritas dan proyek nasional. Rena yang disusun akan dibahas bersama dikoordinasikan dengan Pusat dengan leading sector Pusat. Perencana berbasis knerja per output

Dilanjutkan Sambutan Dirjen Bimas Hindu, Prof. Ketut Widnya, PHD. Dalam Sambutannnya Dirjen Bimas Hindu menyatakan bahwa realisasi anggaran secara kesuluruhan belum maksimal kita harus berpacu. Tahun 2020 adalah masa transis Rencana Strategis 2020 – 2025. Terakhir Dirjen Bimas Hindu mengevaluasi serapan anggaran Tahun 2018 Bimas Hindu Kementerian Agama RI. Beliau mendorong seluruh Satker untuk memaksimalkan realisasi anggaran Tahun 2018.

Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Hindu, Ni Wayan Pujiastuti mengavaluasi keterlibatan Satket yang meninput realisasi anggaran dalam aplikasi SMART DJA. Masih banyak Satker yang sedikit bahkan belum sama sekali menginput realisasi anggaran pada aplikasi SMART sampai dengan akhir bulan Oktober 2018. Ni Wayan mendorong operator SMART DJA untuk serius mengerjakan ini karena ini bagian dari tugas dan fungsi perencanaan. Ni Wayan juga mengavaluasi realisasi anggaran per output dari 33 provinsi di Indonesia.

Pada hari kedua, Rabu 7 November 2018 dilanjutkan evaluasi realisasi anggaran 2018. Kemudian dilanjutkan dengan telaah anggaran 2018 oleh Dirjen Anggaran kementerian Keuangan RI. Mulai tahun ini telaah anggaran tidak hanya dilakukan oleh Biro perencanaan Kementerian Agama dan APIP dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, tetapi juga dilakukan oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI. Banyak hal yang mendapat perhatian DJA, terutama dalam hal penggunaan anggaran operasional yang double anggaran, contoh Penganggaran ATK kegiatan bisa diambilkan dari anggaran ATK kantor, ATK Kegiatan dianjurkan maksimal Rp 500.000,- per kegiatan, karena peruntukannya hanya untuk beli kertas, untuk peserta dibelikan perlengkapan kegiatan, sehingga tidak membebani negara. Sewa mobil kendaraan untuk pembinaan juga mendapat sorotan DJA, karena pejabat Eselon I dan II sudah ada kendaraan dinas, Eselon III sudah menganggarkan sewa kendaraan operational, jadi tidak perlu muncul anggaran rental mobil. Dewan juri  pada kegiatan perlombaan dijadikan honor narasumber, karena di SBM tidak diatur honor dewan juri. Tim yang dilaksanakan selama 3 tahun berturut – turut sudah harus dimasukkan dalam Tugas dan fungsi ASN. Belanja perjalanan dinas harus detail, tidak gelondongan.

Selanjutnya adalah paparan materi dari Bappenas yaitu Sularsono, Kasibdit PAUD dan Diknas unti kerja Direktorat Pendidikan Agama Bappenas. Menurut Sularsono, secara umum struktur penganggaran Bimas Hindu sudah bagus, tinggal diperhatikan detaillnya sesuai telaah DJA dan APIP. Terkait Struktur kinerja dan penganggaran dalam pendidikan dalam Renja 2020, mencangkup visi misi. Renstra harus sesuai RPJMN dan Resntra kementerian Pusat, RKA-K/L dan Renstra yang disusun harus singkron. Output, sub output, Komponen dana kun harus singkron dengan kebijakan nasional. Kinerja akan selalu melihat capaian sasaran, jika tidak terpenuhi maka indikatornya harus diganti. Indikator yang bagus akan menunjukkan kinerja.

Ketut Suardita selaku Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau ditemui secara terpisah oleh Penyelenggara Hindu menghimbau kepada seluruh pimpinan Lembaga Agama dan Keagamaan baik tingkat Kota maupun Provinsi untuk memberikan mengajukan permohonan bantuan dan masukkan program kegiatan 2020 agar dimasukkan dalam program Bimas Hindu kanwil kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Lembaga juga dihimbau untuk membuat proposal bantuan dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) 2020. 

Acara dilanjtukan dengan telaah anggaran 2019, paparan program inovasi setiap daerah, perguruan tinggi negeri dan kendala yang dihadapai dalam realisasi anggaran 2018. Dilanjutkan dengan penyusunan rencan kerja program Bimas Hindu tahun 2020. Selain itu peserta dan operator perencanaan bisa melakukan koordinasi dengan perencaan dan leading sektor Ditjen Bimas Hindu Pusat, Kementerian Agama RI. Kegiatan akan ditutup secara resmi pada hari Jumat 9 November 2018. (eko2018)