Selasa, 18 September 2018

Pembimas Hindu Kepri gelar Kegiatan Pembinaan Keluarga Sukhinah/ Sudhi Wadani Tahun 2018


Batam-Pada hari Kamis 13 September sampai dengan Jumat 14 September, Pembimas Hindu menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Keluarga Sukhinah/ Sudhi Wadani Tahun 2018. Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 (empat puluh) orang peserta, dengan utusan Kota Batam 34 orang dan Kabupaten Bintan sebanyak 6 (enam) orang. Hadir pada acara pembukaan itu adalah Ka-Kanwil kemenag Kepri dan jajarannya, Pembimas Hindu Kemenag Kepri, Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu Kan Kemenag Kota Batam, Ketua PHDI Prov. Kepulauan Riau, Ketua PHDI Kota

Batam, WHDI Kepri, WHDI Kota Batam dan ketua Banjar se-kota Batam

Dalam laporannya, Purwadi, S.Ag menyampaikan tema “Membangun Keluarga Sejahtera Dalam Kehidupan Rumah Tangga Menuju Loka Samgraha” bertujuan untuk meningkatkan Sradha dan Bhakti dalam keluarga Hindu, menambah wawasan dan pengetahuan dalam membina keluarga Hindu yang Sukhinah Bhawantu. Dan meningkatkan kepercayaan diri dalam hidup bermasyarakat di era mileneal.

Dalam sambutannya Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, S.H., M.A, selaku Ka-Kanwil Kemenag Kepulauan Riau membentuk keluarga bahagia sejahtera didasarkan atas cinta yang memiliki 3 unsur penting: Komitmen, Komunikasi dan Cinta Kasih.

Konsep awal dari Kegiatan Pembinaan Sukhinah/Sudhi Wadani Tahin 2018 ini pesertanya adalah berpasang-pasangan, tetapi karena kondisi umat Hindu di Kepulauan Riau tersebar di Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang sebagian besar adalah adalah pekerja sehingga sulit untuk merealisasikan ide awal ini, terang Purwadi.


Selanjutnya adalah paparan dari Ka-Kanwil Kemenag Kepri, Dr.Drs.H.Mukhlisuddin,S.H.,M.A menyampaikan materi tentang “Kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Dalam Membangun Keluarga Sukhinah.” Dikatakannya, keluarga bahagia dan sejahtera didasarkan atas cinta kasih, komitmen dan keprcayaan.

Selanjutnya adalah paparan dari Ketut Suardita selaku Pembimas Hindu pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepualuan Riau yang dimoderatori oleh EKo Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu pada Kantor Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau. Adapun materi yang dibawakan adalah Membangun keluarga sukhinah bhavantu. Ketut Suardita mengajak umat Hindu untuk membangun keluarga atas dasar bhakti kepada Tuhan. Membagun keluarga adalah ibadah yang sangat mulia. Dalam Weda dijelaskan bahwa memilikki putra yang suputra sangat besar pahalanya karena dapat menyelamatkan leluhurnya dari pederitaan. Untuk itu beliau menghimbau agar keluarga Hindu menjadi keluarga yang sukhinah.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Dr., Drs. I Wayan Catra Yasa, M.M dengan judul materi “Membangun Keluarga Sukhinah Menuju Loka Samgraha” yang dpandu oleh Ni Made Seriniti dari WHDI Kota Batam. Wayan menjelaskan bahwa tujuan membentuk keluarga adalah untuk melaksanakan Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan Yajña, sebab di dalam grhasta-lah aktivitas Yajña  dapat dilaksanakan secara sempurna. Yang kedua adalah mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui Yajña  dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (Pitra rna), kepada Deva (Deva rna) dan kepada para guru (Rsi rna). Yang ketiga adalah mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (Artha dan kama) yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dharma.


Pada hari kedua kegiatan Pembinaan Keluarga Sukhinah/Sudhi Wadani Tahun 2018 diisi narasumber dari Dinas Kesehatan Kesehatan Prov. DKI Jakarta yang juga merupakan pengurus WHDI Pusat yaitu Ni Made Jendri, SKM, M.Si dengan materi: “Tumbuh Kembang Anak Dan Remaja Serta Parenting Agar Terwujud Anak Yang Suputra, Sehat, Cerdas Dan Bahagia”. Kita harus mendidik anak sesuai dengan usianya. Jangan melakukan kekerasan phisik dan mental kepada anak karena akan berpengaruh kepada kepribadiannya kelak. Jika anak dibesarkan dengan sanjungan maka dia akan menghargai, jika penuh kekerasan maka akan menjadi kasar, jika anak dibesarkan dengan ejekan maka dia akan tumbuh menjadi anak  yang rendah diri. Narasumber juga berpesan agar umat Hindu membiasakan gaya hidup sehat di rumah, masyarakat, tempat kerja dan juga di pura. Ada gerakan GERMAS dari Kementerian Kesehatan RI. Umat Hindu harus mendukungnya dnegan membiasakan gaya hidup yang sehat. (ep2018)

Kanwil Kemenag Kepri Gelar Sosialisasi Produk Hukum di Lingkungan Kemenag Kepri


Batam-bertempat di Wisma Kementerian Agama dan Pusat Informasi Haji (PIH), Batam Center pada Hari Senin 10 September sampai dengan Rabu 12 September 2018, Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau menggelar kegiatan Sosialisasi Produk hukum di lingkungan Kemenag Kepulauan Riau. Peserta terdiri dari pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Kanwil Kemenag kepri.

Menurut ketua Panitia dalam sambutannya, kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan kepada ASN di lingkungan Kemenag Kepri di bidang hukum, kemudian menerapkannya. Sangat penting bagi ASn untuk mengetahui aturan teruatama menyangkut soal anggaran, pidana dan lain sebagainya.

Dalam sambutannya Mukhlisudin selaku Ka-Kanwil Kemenag Kepri yang baru menjelaskan bahwa ASN harus menguasai aturan, menerapkan dan melakukan pengendalian internal pemerintah. ASN di lingkungan Kanwil Kemenag Kepri dituntut untuk Profesional dan proporsional sesuai dengan 5 (lima) nilai budaya kerja Kementerian Agama RI.

Seanjutnya adalah paparan dari Biro Kepegawaian, Pak Iwan yang menyampaikan bahwa ASN harus terus melakukan inovasi dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri. ASN yang tidak mengikuti perubahan zaman akan tertinggal. Namun ASN kemenag harus ikut aturan yang berlaku di Kemenag.

Selanjutnya adalah Paparan dari Kepala Biro Hukum dan Kerjasama luar Negri Kementian Agama RI yang menyampaikan kewenangan pejabat di lingkungan Kementerian Agama dan pentingnya hukum yang melindungi ASN di lingkungan Kementerian Agama.

Dilanjutkan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Kepulauan Riau. Kejati Kepri menyatakan bahwa jajarannya siap membantu Kemenag dalam hal pendampingan dalam hal pelaksanaan anggaran, misalnya pembangunan phisik dann lain sebagainya. Pihaknya menghimbau agar ASN menghindari praktik Pungli. Kita harus berpegang pada aturan yang ada. (ep2018)

Pakemda DPP Peradah Kepulauan Riau Tahun 2018



Pada Hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 bertempat di Aula Pasraman Jnana Sila Bhakti, Pura Agung Amaerta Bhuana, DPP Peradah Prov. Kepulauan Riau menyelenggarakan melaksanakan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan daerah (Pakemda) Tahun 2018. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 peserta dari perwakilan 6 Banjar se-Kota Batam.

Hadir pada kesempatan itu Ketut Suardita selaku Pembimas Hindu, kemudian Penyelenggara Hindu Kota Batam, Ketua lembaga agama dan keagamaan.
 
Dalam sambutannya Ketua DPP Peradah Kepri menjelaskan tema dari kegaiatan ini adalah Mewujudkann Budaya Kepemimpinan dalam Kewirausahaan. Kegiatan ini dirangkai dengan seminar kewirausahaan dengan narasumber I Kade Witarsa, S.E.

Dalam sambutannya Putu Suardika selaku Sekretaris PHDI Prov Kepri mengajak lembaga untuk membantu Peradah. Pemerintah dalam hal ini Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau berkewajiban membantu DPP Peradah Kepri.

Dalam Sambutannya Ketut Suardita menegaskan bahwa PERADAH harus mampu menghidupi orhanisasinya Jangan tergantung program dari pemerinta. Jika ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah maka harus membuat proposal permohonan dana dan memilikki tanda daftra lembaga dari Bimas Hindu Kementerian Agama RI. Ketut Suardita membuka kegiatan Pakemda Peradah Kepri Tahun 2018 secara resmi. Acara di lanjutkan dengan seminar kewirausahaan.

Kepemimpinan tidak hanya sebatas di bidang pemerintahan, industri atau perusahaan tetapi juga kewirausahaan. Sebelum bisa memimpin orang ain maka harus dimulai dari memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Wira usaha memberikan peluang besar yang mandiri. Karena kita yang memilikki usaha itu, tidak di bawah tekanan orang lain. (ep2018)

Sabtu, 07 Juli 2018

Kanwil Kemenag Kepri mengadakan Workshop Peningkatan Wawasan Multikultural dan Dialog Lintas Agama di Kota Ternate


Ternate-Pada Hari Jumat 29 Juni 2019 Bertempat di aula Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Kanwil Kementerian agama Prov. Kepulauan Riau mengadaan Kegiatan Workshop Peningkatan Wawasan Multikultural dan Dialog Lintas Agama di Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Kegiatan Workshop Peningkatan Wawasan Multikultural dan Dialog Lintas Agama di Kota Ternate, Prov. Maluku Utara dibuka secara resmi oleh Plt. Ka-Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, H. Basir Abdurrazak, S.Ag., M.M

Kegiatan diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta yang terdiri dari perwakilan Kanwil Kementerian Agama Kepulauan Riau, Kemenag Kota dan Kabupaten se-Kepri, Pengurus FKUB Prov. Kepulauan Riau. Sedangkan dari perwakilan Kanwil Maluku Utara dan Kemenag Kota Ternate serta ketua Lembaga/Pengurus rumah ibadah se-Kota Ternate kurang lebih 10 (sepuluh) orang.

Ka-Kanwil Kemenag Kepulauan Riau dalam paparan materinya menjelaskan tentang kondisi kerukunan umat beragama di Kepulauan Riau yang secara umum kondosif. Marwin Jamal juga menjelaskan komposisi jumlah pemeluk agama se-Kepulauan Riau, visi misi serta upaya peningkatan pemeliharaan kerukunan di Kepulauan Riau;

Plt. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Maluku Utara dalam penjelasannya menyatakan bahwa sekitar tahun 1999, awal masa reformasi bahwa di Maluku pernah dilanda konflik dengan isu SARA.. Tetapi hal itu menjadikan semua pihak untuk mau bersatu untuk membina kembali kerukunan dan persatuan umat beragama di Maluku Utara.

Plt Ka-Kanwil Kemenag Maluku Utara juga menjelaskan komposisi penduduk di Maluku Utara adalah 75 % umat Islam, 20 % umat kristen selebihnya adalah Buddha, Hindu dan Konghuchu. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi, tanyajawab/dialog kerukunan antara Kementerian Agama dan juga FKUB serta pengurus lembaga dan rumah ibadah di Ternate. Pada kesempatan itu Kanwil Kemenag Kepri dan FKUB Kepri menyerahan plakat/cinderamata kepada Kanwil Kemenag Maluku Utara dan FKUB Prov. Maluku Utara sebagai bentuk kerukunan dan harmonisasi antar umat bergama. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan obsevasi dan konsolidasi kepada pengurus rumah ibadah agama Buddha, Kristen, Islam di Kota Ternate;

Pada hari Sabtu, 30 Juni 20018 tim melakukan koordinasi dan konsolidasi serta observasi lapangan ke rumah ibadah agama Hindu, Pura Siwa Jagatnata di Kota Ternate. Dalam paparan Ketua PHDI Prov. Maluku Utara, Ketut Wiarta bahwa agama Hindu di Maluku Utara berjumlah 130 (seratus tiga puluh) jiwa yang didominasi oleh PNS, TNI dan POLRI, selebihnya adalah swasta, wirasaswasta dan petani. Ketut Wiarta juga menjelaskan bahwa di Kanwil Kementerian Agama Prov. Maluku Utara tidak ada struktur Pembimas Hindu, sehingga sangat menghambat pelaksanaan umat Hindu di Maluku Utara. Ketut Wiarta berharap ada lagi Pembimas Hindu di Maluku Utara. Melakukan koordinasi dan konsolidasi serta observasi lapangan ke rumah ibadah agama Konghuchu, Kota Ternate, Maluku Utara,

Kegiatan Workshop Peningkatan Wawasan Multikultural dan Dialog Lintas Agama yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau di Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, tanggal 28 Juni s/d 1 Juli 2018 dapat dijadikan media pembelajaran tentang bagaimana membina kerukunan dan membangun semangat kebhinekaan dalam wadah NKRI, terlebih Provinsi adalah provinsi dengan tingkat kerukunan umat beragamanya terbaik di Indonesia. Komposisi penduduk Provinsi Maluku Utara 75 % umat Islam, 20 % umat kristen selebihnya adalah Buddha, Hindu dan Konghuchu.

Wawasan Multikultural dan Dialog Lintas Agama harus terus dilaksanakan dan dibina untuk memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan masyarakat di Kota Batam menuju Batam sebagai bandar dunia yang madani. Dan kita bisa belajar banyak dari Provinsi Maluku Utara tentang bagaimana cara pemeliharaan kerukunan umat bergama. Workshop Wawasan Multikultural dan Dialog Lintas Agama di Kota Ternate sangat penting dilaksanakan untuk konsolidasi ke luar sebagai bagian dari upaya pembelajaran tentang pemeliharaan kerukunan di Maluku Utara di samping juga untuk menambah wawasan kebangsaan, kebhinekaan dan nasionalisme. (eko2018).

Dirjen Bimas Hindu Gelar Kegiatan Penyusunan Alokasi Anggaran 2019 Pusat, Daerah, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri di Jakarta


Jakarta- Bertempat di Jakarta, tanggal 4 sampai dengan 7 Juli 2018 Ditjen Bimas Hindu mengadakan kegiatan penyusunan Pagu Anggaran 2019. Kegiatan ini dibuka oleh Prof. Ketut Widnya, PHD selaku Dirjen Bimas Hindu di Ruang Sidang Kementerian Agama RI Lantai 3, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat Eselin II, III dan IV di lingkuangan Ditjen Bimas Hindu Kementerian Hindu.


Dalam pengarahannya Dirjen Bimas Hindu menginstruksikan kepada Seluruh Satker di Bimas Hindu Kementerian Agama RI baik Pusat, daerah maupun perguruan tinggi negeri Hindu harus mencermati usulan anggaran 2019 yang dibuat, mengingat realisasi anggaran Bimas Hindu pada tahun 2018 belum maksimal sehingga kita harus berhati-hati dalam menyusun anggaran. Ketepatan data, data pendukung, terutama pada akun belanja pegawai, data guru, dosen dan jumlah ASN di seluruh Indonesia. Ni Wayan juga menegaskan bahwa fokus pembangunan pemerintahan saat ini memang diutamakan pada pembangunan infrastruktur, sehingga kita harus melakukan efesiensi dalam penyusunan anggaran dan lain sebagainya.

Kemudian Kepala Biro Perencanaan Pusat Kementerian Agama RI. Kepala Biro Perencanaan menekankan bahwa pekerjaan kita diawali dari Perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang cermat, tepat jumlah dan tepat prosedur. Pagu Anggaran yang disusun akan ditelaah oleh APIP dalam hal ini Itjen Kementerian Agama RI sebagai anggota APIP. Selanjutnya akan mendapat persetujuan dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI. Kementerian Agama mengupayakan adanya kenaikan Tunjangan Kinerja dari 60% menjadi 70%. Kepala Biro menambahkan bahwa perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bisa kita kerjakan Jangan sampai kita mengusulkan anggaran tetapi di tengah jalan kita berhenti dan tidak cepat dalam merealisasikannya. Ini banyak terjadi. Perencanaan yang baik juga harus berbasis kinerja bukan atas kemauan pribadi atau kelompok. Perencanaan adalah untuk memebentuk masyarakat Indonesia taat beragama dan berakhlak mulia. Jika masyarakat dekat dengan Tuhan maka kriminal dan lain sebagai bisa ditekan. Dengan masyarakat dekat dengan Tuhan dan berkahlak mulia maka Tuhan akan memberikan rejeki dan masyarakat akan sejahtera lahir dan batin. Itulah yang menjadi salah satu visi Kementerian Agama RI. Perencanaan diharapkan sesuai visi dan misi yang kita buat.

Terakhir Kepala Biro Perencanaan berpesan agar Bimas Hindu menganggarkan untuk kepentingan penyusunan Renstra Kementerian Agama RI 2019 – 2024, Skala prioritas RKP, membuat kegiatan untuk mendukung terwujudnya Opni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan penguatan reformasi birokrasi.


Kemudia Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi Setditjen Bimas Hindu kementerian Agama RI, Ni Wayan Puji Astuti, SH., M.Si, menjelaskan beberapa hal terkait perencanaan 2019. Kesalahan informasi data jumlah guru dan pegawai akan berpengaruh pada kesalahan penghitungan belanja pegawai. Maka di akhir tahun akan mempengaruhi realisasi Bimas Hindu. Ini harus mendapat perhatian kita bersama. Kendala lain yang dihadapi oleh KPA dan PPK di Pusat dan di daerah dalam merealiasikan anggaran adalah berubahnya peratuan sewaktu  waktu yang mebuat kita berhati – hati dalam merealisasikan anggaran. Ni Wayan juga menghimbau agar revisi POK dari masing-masing Satker Bimas Hindu harus tetap dilaporkan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan di tingkat provinsi masing –masing untuk menghindari kesalahan data di akhir tahun. Jika kita tidak melaporkan pada Kanwil DJPB maka biasanya BPK selaku auditor tidak akan memberikan opini hasil audit di Bimas Hindu, sehingga akan mempengaruhi opini.

Pada Hari Kamis 5 Juli 2018 di auditorium Swiss Bell Hotel Mangga Besar dilaksanakan sesi tanya jawab seputar anggaran dan program sekala prioritas yang dipandu oleh Ni Wayan Pujiastuti selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI. Kegiatan ini dihadiri Direktur Pendidikan Agama Hindu, Pembimas Hindu, Kasi dan Penyelenggara Hindu se-Indonesia.

Ni Wayan Pujiastuti selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Hindu menjelaskan bahwa Anggaran tahun 2019 yang disusun oleh Bimas Hindu sebelum menjadi DIPA induk dan DIPA Petikan akan ditelaah oleh Biro Perencanaan Kementerian Agama, Bappenas dan Kementerian keuangan dan juga akan direview oleh APIP (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah) dalam hal ini Inspektorat jenderal Kementerian Agama RI. Untuk itu kita harus melakukan efesiensi belanja modal, barang dan pegawai dan juga cermat dalam melakukan penganggaran. Harus ada ketepatan jumlah guru, jumlah pegawai dan data dukung pada program yang kita laksanakan di tahun 2019. Harus ada singkronisasi anggaran antara pusat dan daerah, jangan sampai double anggaran. Unit Eselon I juga harus melakukan penyempurnaan Juklak Juknis karena setiap saat peraturan bisa saja berubah seiring perubahan. Di Bimas Hindu sudah ada aplikasi KRISNA yang merupakan analisa data dan informasi kinerja. Hal ini dalam rangka sejauh mana kinerja dilaksanakan oleh Bimas Hindu selaras dengan Nawa Citta dan janji Presiden Republik Indonesia.

Untuk itu pada penganggaran 2019 Bimas Hindu wajib membuat RKBMN jika ada pengadaan sarana prasana dan juga gedung, perawatan kendaraan dinas dll. Jika tidak mengusulkan maka dianggap tidak ada biaya perawatan. Perjalanan Dinas juga akan menjadi fokus efesiensi pada tahun 2019 nanti. Untuk itu Heru menghimbau agar penggaran Perjalanan Dinas harus tepat dan cermat disesuaikan dengan kebutuhan. Besarnya belanja Perjalanan dinas harus disesuaikan dengan adanya agenda Bimas Hindu, agenda daerah, dan agenda pembinaan. Di Tahun 2019 ada 2 (dua) even nasional yaitu Festival Seni Sakral 2019 di Kota Surabaya Jawa Timur, Jambore Pasraman 2019 di Kota Denpasar, Bali. Ditambah penyusunan Renstra 2019 – 2024, Rakor anggaran Pusat dan daerah serta perguruan tinggi negeri Hindu 2020 dan even lainnya baik di pusat dan daerah. Tentuanya even nasional ini akan menyita biaya perjalanan dinas yang besar. Di samping itu Bimas Hindu harus memberikan factor kondisi geografis umat di daerah, apalagi di daerah Kepulauan dan transmigrasi di mana Pembimas Hindu tidak bisa menjangkau wilayah itu dengan kendaraan operasional melainkan harus naik kapal laut dan juga pesawat misalnya. Alasan – alasan logis ini harus kita sertakan sehingga mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, Biro Perencanaan, APIP dan lainnya.

Bimas Hindu dalam penganggaran bantuan harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Misalnya ada bencana alam maka Bimas Hindu hanya boleh membantu bantuan rehab pura yang rusak. Untuk bantuan sosial kepada korban sudah menjadi tugas Kementerian Sosial. Ini jangan dilanggar.

Menurut Ni Wayan Puji Astuti jika memungkinkan maka pembiayaan peserta Jambore Pasraman 2019 akan dibebankan pada Satker di daerah, tinggal realokasi anggaran dari Pusat dan daerah, karena daerah lebih mengetahui kondisi di lapangan, sehingga memudahkan saat audit nantinya. Ni Wayan juga menjelaskan bahwa Bimas Hindu akan membentuk program pembinaan keluarga sukhinah, pembentukan kelompok desa binaan yang nantinya akan menjadi pioneer pengembangan ekonomi keuamatan yang mandiri, kemudian pemberdayaan kelompok penyuluh Agama Hindu. Bimas Hindu juga tengah mengupayakan kenaikan honor penyuluh non PNS dari Rp. 500.000,- menjadi Rp. 1.0000.000,-. Hal ini masih dikoordinasikan dengan Sekjen dan Menteri Agama Ri karena terkait KMA yang mengatur kenaikkan honorarium penyuluh non PNS. Bantuan – bantuan di Pusat juga akan dialokasikan ke daerah ke depannya.

Pada hari Jumat, 6 Juli 2018 dilaksnakan kegiatan penyusunan Pagu Anggaran 2019, RKA-K/L Dipa 2019 dia Lantai 3 Swiss Bell Hotel Mangga Besar, Jl. Kartini ni 57, Jakarta. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2019, Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) 2019. Kemudian konsultasi dengan perncanaan pusat mengenai fungsi, output, dan output pada masing – masing fungsi pada RKA-K/L Tahun 2018. Konsultasi dengan Perencanaan Pusat perihal Pagu Anggaran 2018;

Penyajian data dan akurasi data sangat diperlukan untuk menciptakan dokumen perencanaan Bimas Hindu Tahun Anggaran 2019. Penganggaran harus tepat guna, tepat sasaran dan tepat jumlah serta tepat prosedur. Penyusunan Anggaran 2019 diupayakan harus sesuai dengan data di lapangan seperti jumlah Guru, Sekolah, pegawai, Penyuluh dan lain sebagainya. Anggaran 2019 harus dititikberatkan pada pembangunan pendidikan keagamaan Hindu dan Program prioritas lainnya (RKP). Harus ada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang jelas di Bimas Hindu. Harus ada percepatan realisasi anggaran yang tepat waktu. Hindari pencairan anggaran yang sifatnya kontraktual di akhir tahun. PPK dan KPA dalam pencarian anggaran harus berpedoman pada peraturan yang berlaku. Harus ada sinergi dan singkronisasi anggaran antara Pusat dengan daerah dan perguruan tinggi negeri Hindu. Juklak juknis dari Pusat harus dimutakhirkan untuk menjawab permasalahan di daerah. (ep2018)

Minggu, 20 Mei 2018

FGD Penyuluh Agama HIndu Prov. Kepulauan Riau Tahun 2018


Batam-Bertempat di Aula Mini Kantor kementerian Agama Kota Batam, pada hari Minggu, 20 Mei 2018, Pembimas Hindu pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini bersumber pada DIPA Bimas Hindu Kanwil kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018. Kegiatan diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta yang terdiri dari Penyuluh Non PNS dan pengurus Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu se-Kepulauan Riau. Hadir pada kesempatan itu Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam.

Bertindak sebagai narasumber adalah Ketut Suardita selaku Pembimas Hindu dan Purwadi selaku Penyuluh Agama Hindu Prov. Kepulauan Riau. Dalam paparannya Purwadi mengatakan bahwa FGD ini adalah program prioritas dari Bimas Hindu sebgai lanjutan dari kegiatan dialog Kerukunan Pengurus Lembaga Keagamaan Hindu yang pernah diselenggarakan sebelumnya. Pada tahun anggaran 2019 pemerintah juga akan memprioritaskan pembangunan di bidang pembinaan moral karena dewasa ini ada kecenderungan menurunnya kualitas moral. Ke depan Bimas Hindu juga akan intensif mengadakan coffee morning dengan pengurus lembaga dan umat Hindu.

Kemudian Pembimas Hindu menjelaskan dasar – dasar teknik memberikan penyuluhan yang baik dan benar. Penyuluh harus berpegang teguh pada ajaran dharma, memberi contoh yang baik bagi umat. Penyuluh agama Hindu mempunyai tugas yang berat. Penyuluh bisa menggunakan metode penyuluhan dengan Panca Dharma yaitu Dharma wacana (ceramah keagamaan Hindu), Dharma Thula (Tanya jawab seputar ajaran agama Hindu), Dharma Gita (lagu kerohanian), Dharma Santi (temu umat Hindu untuk membina kerukunan intern), Dharma Sadhana (pengendalian diri), dan Dharma Yatra (berkunjung ke tempat suci).

Secara terpisah, Ketut Suardita selaku Pembimas Hindu mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghimpun opini, memetakan permasalahan dan penyelesaian masalah penyuluhan di Prov. Kepulauan Riau. Ketut berharap Penyuluh bekerja dengan ikhlas, cerdas dan  profeseional, mengingat penyuluh Hindu adalah garda terdepan pembinaan umat Hindu di Prov. Kepulauan Riau.

Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kota Batam juga menyampaikan pandangan dan tanggapan terkait permasalahan penyuluhan. Menurutnya sudah saatnya Penyuluh melakukan inovasi dengan didasari integritas untuk pengabdian kepada umat. Perlu ada pemetaan sasaran penyuluhan dengan melakukan pembagian wilayah binaan bagi penyuluh agar tetap focus dengan tugasnya. Penyuluh harus membekali diri dengan IPTEK dan kompetensi menggunakan peralatan dengan teknologi agar penyuluhan tidak membosankan. Misalanya menggunakan web (internet) dengam menulis artikel pembinaan, membuat bulletin, menggandakan DVD/VCD bahan pembinaan umat dan rekaman audio visual mimbar agama Hindu dengan bekerjasama dengan Badan Penyiaran Hindu (BPH) Kepulauan Riau.  Tetapi selain menguasai IPTEK, penyuluh harus memilikki soft skill seperti kemampuan menyelesaikan masalah (problem solving), kemampuan berbicara (public speaking), kemampuan menulis, kemampuan memimpin dan lain – lain. Penyuluh diharapkan menjadi agen perubahan dalam melakukan revolusi mental umat Hindu kea rah yang lebih baik. Penyuluh harus mampu mewujudkan kerukunan internal untuk selanjutnya kerukunan eksternal dan juga pemerintah.

Acara dilanjutkan dengan agenda mendengarkan permasalahan pembinaan umat oleh penyuluh Hindu non PNS dan pengurus lembaga yang meliputi permasalahan di lapangan seperti penugasan penyuluh dari Kementerian Agama yang kurang disosialisasikan ke umat, pembinaan melaluui media RRI yang dinilai tidak efektif karena tidak ada Umat Hindu yang mendengarkan, maka hari, jam dan frequency Radio RRI harus disosialisasikan via media sosial. Penyuluh juga dihimbau untuk merekam sendiri siaran di RRI. Kompetensi penyuluh juga menjadi isu permasalahan Penyuluh yang harus diselesaikan. Pemerintah di samping meningkatkan kesejahteraan penyuluh juga akan meningkatkan kualitas SDM penyuluh, untuk itu di tahap seleksi penyuluh harus benar – benar dipilih penyuluh yang berkompeten di bidangnya.  Banyak permasalahan keumatan yang harus diselesaikan, seperti pembinaan Sudhi Vadhani, pembinaan moral, pembinaan siswa pasraman dan masih banyak lagi. Ada pemikiran perlunya menghidupkan semangat gotong royong untuk terus meningkatkan kerukunan internal umat Hindu. Penyuluh harus mampu beradaptasi dengan umat Hindu, tidak kaku dan humanis. Masa kerja penyuluh juga menjadi sorotan, mengingat jika setiap tahun berganti maka penguasaan kompetensi penyuluh tidak akan maksimal. Penyuluh diharpakan hadir di tengah – tengah masyarakat laksana Dewa Bayu yang bisa merasakan suka dan duka kehidupan umat Hindu. Penyuluh harus bisa menyelesaikan masalah, bukan menjadi bagian dari masalah itu sendiri. (ep2018)

Entas - Entas di Kota Tanjung Pinang, Pengentas Penjurung Suksma


Tanjung pinang-Bertempat di Pura Girinatha Puncak Sari, pada hari Kamis 10 Mei 2018, Umat Hindu dari Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan dan Kota Batam mengikuti Upacara Entas

- Entas (Dewa Yajna). Entas – Entas bertujuan untuk meningkatkan kaulitas Pitra menjadi Dewa Pitara. Kegiatan upacara keagamaan ini diikuti oleh lebih dari 200 Umat Hindu. Hadir pada kesempata itu Pembimas Hindu, Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Ketua lembaga Agama dan Keagamaan Hindu se-Kepulauan Riau. Upacara Entas – Entas ini dipuput oleh Romo Hasto Dharmo Eka Telabah dari Sidoarjo, Jawa Timur. Acara juga dihadiri oleh Dewa Ketut Suratnaya dan Tiwi Susanti dari Media Hindu, Jakarta.

Acara diawali dengan prosesi matur piuning dilanjutkan dengan Upacara Entas – Entas. Walau diguyur hujan yang deras, umat Hindu tetap semangat melaksanakan Entas – Entas. Menurut Romo Hasto Dharmo, ada sekitar 6031 Sawa (Pitara) yang berhasil di-Entaskan kea lam dewa. Di alam pitra tidak ada pengkotak kotakan agama tertentu. Dengan banyaknya Sawa/Atma Pitara yang disempurnakan maka kehidupan anak cucunya yang masih hidup di dunia akan damai dan dimudahkan segala urusan. Suka dukha kehidupan tetap ada, tetapi kedamaian pikiran maka permasalahan kehidupan akan teratasi. Dewa Pitara akan mendapat perlakuan setara Dewa yaitu dipuja dan menerima persembahan dari para bhakta. Dewa pitara juga mempunyai kewengan menghukum siapa yang salah dan menentukan siapa yang layak menjadi penguasa. Romo Hasto mengatakan bahwa Indonesia akan kembali jaya dan disegani oleh dunia internasional jika leluhur sudah disempurnakan. Setelah upacara Entas – Entas, Romo Hasto berpesan agar di area pura ditanami pohon pinang sebagai tanaman yang sudah ada sejak Kota Tanjung Pinang berdiri. Acara dilajutkan dengan persembahyngan bersama, nunas tirtha dan prasadam.

Untuk menambah sradha dan bhakti umat Hindu maka dilanjutkan dengan sesi dharma Thula di Madya Mandala Pura Giri Natha Puncak Sari. Terlebih dahulu Dewa Ketut Suratnaya menyampaikan filsafat ajaran Agama Hindu, perjalanan roh dan karma phala. Kemudian Romo Hasto pada kesempatan itu juga mengajak Umat Hindu untuk menghargai wanita, jika wanita dihargai dalam rumah tangga maka kemakmuran akan tercipta di sana sebaliknya jika wanita tidak dihargai di sautu daerah atau negara maka tidak akan ada kemakmuran. Kita juga tidak boleh membedakan anak laki – laki dan anak perempuan. Semuanya sama di mata Tuhan. Dalam pustaka suci Weda, Itihasa dan Purana, wanita mendapat peralukan yang istemewa. Dewi Parwati dianggap sebagai Ibu alam semesta, Dewi Lakshmi sebagai dewi kamakmuran dan Dewi Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan. Dewa Ketut Suratnaya menambahkan bahwa menjadi Hindu itu sederhana dan tidak ribet, yang membuat ribet adalah diri kita sendiri yang terlalu mengikuti tradisi yang kaku.

Pada Keesokan harinya, Senin 11 Mei 2018, rombongan Romo Hasto Dharmo Eka Telabah melanjutkan perjalanan Dharma Yatra ke Pura Agung Amerta Bhuana, Kota Batam. Romo Hasto beserta rombongan menyempatkan diri sembahyang di Pura Agung Amerta Bhuana. Romo Hasto memimpin persembahyangan Tri Sandhya dan Keramaning Sembah. Kemudaian Beliau juga berkesempatan memberikan Dharma Wacana dengan Topik Keuatamaan Tirta Amertha. Hari Saraswati adalah hari yang sangat baik untuk memohon tirtha amerta dan melukat membersihkan kekotoran batin. Kita juga harus mmeperlakukan tirtha amertha denga baik, karena tirtha amertha memberikan anugerah bagi kita kesucian, kedamaian dan kesejahteraan.

Acara dilanjutkan dengan sesi dharma Thula di Aula Pasraman Jnana SIla Bhakti. Dharma Thula dipandu oleh I Wayan Catra Yasa. Bertindak sebagai narasumber dalam kesempatan itu adalah Romo hasto, Dewa Ketut Suratnaya dan Tiwi Susanti. Narasumber menekankan perlunya menjaga kesucian diri dan kawasan pura, Kita harus rajin sembahyang agar kekotoran batin kita berkurang. Tiwi Susanti berpesan kepada generasi muda agar menghindari hubungan seks di luar nikah. Karena jika ada anak yang lahir di luar nikah itu akan bedampak tidak baik bagi diri anak itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Akan sulit membentuk anak yang suputra. Suami istri harus memperhatikan dewasa ayu dan aturan perilaku yang mengarah ke hal – hal kesucian. Romo Hasto dan narasumber lainnya memberikan kesempatan kepada umat Hindu di Kota Batam untuk bertanya dan menyampaikan permasalahan kehidupan sehari – hari. Karena banyak pertanyaan dan permasalahan kehidupan yang dialai oleh umat, maka dilanjutkan pada sesi bimbingan dan konseling. Melihat kondisi ini, Parisada Hindu Dharma Indonesia Kepulauan Riau akan mengundang kembali narasumber ini pada kesempatan berikutnya untuk memberikan pembinaan dan bimbingan  kepada umat Hindu. (ep2018)

Kamis, 03 Mei 2018

Temu Tokoh Lintas Agama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018


Bertempat di Wisma Kementerian Agama, Batam Center, pada tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 2018, Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau mengadakan kegiatan Temu Tokoh Lintas Agama Tahun 2018. Adapun tema dari kegiatan adalah Melalui Temu tokoh Lintas Agama membangun Kerukunan di Prov. Kepulauan Riau. Kegiatan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta yang berasal dari tokoh umat, tokoh wanita, tokoh pemuda lintas agama dan pimpinan lembaga/organisasi/majelis se-Kepulauan Riau. Peserta diusahakan bergantian setiap tahunnya. Dari Kantor Kementerian Agama kota Batam hadir Penyelenggara Hindu, mashadi dari Bimas Islam, dan Syayuti dari FKUB Kota Batam.

M Siddik selaku panitia kegiatan dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi keinginan untuk bersatu, rukun dalam keberagaman. NKRI terdiri dari beragam suku, agama dann budaya. Keberagaman adalah sebuah potensi yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. M Siddik juga menjelakan bahwa Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat 3 dengan kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia pada tahun 20017. Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan sendiri semakin intens mengadakan kegiatan pembinaan kerukunan dengan indikatornya adalah meningkatnya kerukunan umat beragama di Kepulauan Riau dan tidak adanya konflik antar umat beragama. Dasar dari kegiatan ini adalah Pasal 29 UUD 1945, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai ajang silaturahmi antar tokoh lintas agama, menambah aktor kerukunan, membantu Kementerian Agama dan Pemprov/Pemko/Pemkab dalam melakukan sosialisasi kerukunan, merealisasikan program prioritas pembinaan kerukunan dari pemerintah. Adapun narasumber kegiatan ini adalah Ka-Kawil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau, Kepala Pusat PKUB, Litbang Kementerian Agama RI, Balai Diklat Kementerian Agama. Terakhir M. Siddik menegaskan bahwa semua transaksi dari kegiatan ini menggunakan transaksi non tunai. Kemudian Ka-Kanwil Kementerian dalam sambutannya menegaskan bahwa secara umum kerukunan umat beragama di Kepulauan Riau sangat kondusif.

Pada kesempatan pertama materi disampaikan oleh Ka-Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau, H. Marwin Jamal. Menurut Marwin Jamal bahwa di Kepulauan Riau kerukunan umag beragama sangat kondusif. Tidak ada konflik antar uma beragama, hal ini disebabkan karena tokoh umat dan ketua lembaga antar umat beragama memberikan teladan yang baik bagi umatnya. Di Kabupaten Karimun dan Lingga sudah dibentuk Desa Kerukunan. Kunci terbentuknya kerukunan adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Sebentar lagi umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka kita harus menghormati saudara kita yang beragama Islam dalam menjalankan ibadah puasa. Sebagai tokoh umat jangan sampai kita menjadi provokator dari konflik, melainkan menyelesaikan permasalahan. Jangan manjadi bagian dari masalah. Aparatur Sipil Negara (ASN) dihimbau jangan terpancing politik praktis menjelang tahun politik. Rumah ibadah jangan sampai dijadikan tempat politik praktis dan kita harus mengawasinya. Tokoh agama juga dihimbau untuk tidak menyebarkan berita HOAX. Pemeliharaan kerukuna di Kepulaiuan Riau juga sesuai dengan visi dan misi Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauann Riau. Marwin Jamal juga menegaskan bahwa rumah ibadah harus difungsikan dengan benar, diisi dengan kegiatan keumatan yang positif yang menguatkan iman dan taqwa umatnya. Tekakhir Marwin Jamal juga berpesan agar kita gencar melakukan dialog kerukunan, coffee morning kerukunan, kongkow  kongkow kerukunan, dan sosialisasi PBM. Di samping itu beliau menghimbau tokoh agama jangan menyebar paham radikalisme, fanatisme dan intoleransi.

Pada kesempatan berikutnya adalah paparan narasumber dari Litbang Kementerian Agama RI dengan topik Manajemen Konflik Kerukunan Umat Beragama. Pada kesempatan ini paparan narasumber dipandu oleh Johanes Hamonangan, S.Th. Manajemen konflik dapat dipetakan dari adanya perbedaan lalu muncul intoleransi kemudian kekerasan dan berakhir dnegan konflik. Mengapa konfilk bisa mengarah ke arah kekerasan? Hal ini karena adanya konflik yang tidak terselesaikan atau bisa jadi konflik yang ditutup-tutupi. Tidak ada dialog yang intens anhtar umat beragama juga memicu konflik SARA. Konflik juga disebabkan gerakan fanatic, kemudian tidak ada komunikasi antar umat, kekecewaan umat, masyarakat, keresahana akibat konversi agama, adanya ketidak adilan, sengketa rumah ibadah dan berita HOAX yang saling menyerang agama satu dengan yang lainnya.

Pertanyaan berikutnya yang akan muncul adalah bagaimana  agar perbedaan jangan sampai menjadi kekerasan/konflik di masyarakat. Secara alamiah manusia dilahirkan berbeda baik warna suku, Bahasa dan ras. Artinya perbedaan itu sangatlah alamiah. Kita bisa memetakan permasalahan konflik yang ada. Konflik bisa disebabkan karena provokasi, isu SARA, sengketa Sumber Daya Alam, dan sengketa rumah ibadah dan masih banyak lagi penyebab konflik. Kita harus menganalisa pra konflik, saat konflik, pasca konflik dan upaya peradamaian dari semua elemen masyarakat. Ada upaya pemulihan kerukunan bila sudah terlanjur terjadi konflik yaitu dengan melakukan dialog kerukunan, mengakui adanya pluralisme, menanamkan nilai – nilai toleranai dan kerjasama.

Pada kesempatan berikutnya Kepala Pusat PKUB Kementerian Agama RI menyampaikan materi dengan topik Penguatan Nilai – Nilai Toleransi. Toleransi bisa dilakukan dengan hal sederhana seperti menghargai perbedaan dan tidak mencampuri agama orang lain. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam menjalankan ajaran agamanya. Maka dari itu kita harus saling menghargai antar umat beragama.

Pada kesempatan berikut Kabag Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau berkesempatan memberikan materi dengan Topik Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama melalui optimalisasi fungsi rumah ibadah. Beliau mengajak agar umat beragama memanfaatkan rumah ibadah untuk peningkatan iman dan taqwa. Penyuluh setiap agama bisa diberdayakan untuk melakukan pembinaan umat di rumah ibadah.

Pada kesempatan terakhir, M Siddhik menyampaikan mekanisme dan prosedur mengajukan permohonan bantuan operasional FKUB baik tangka kota/Kabupaten maupun FKUB Provinsi kepulauan Riau. Sesuai dengan arahan dan petunjuk dari BAPPENAS RI bahwa bantuan FKUB tahun 2018 besarannya lima puluh juta rupiah untuk FKUB tingkat kota/Kabupaten dan enam puluh juta rupiah untuk FKUB tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Kementerian Keuangan RI menganjurkan bahwa pemanfaatan bantuan operasinal tersebut adalah diutamakan untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), jadi tidak untuk membiayai honor kegiatan atau operasional perjalanan dalam rangka survey, pembinaan dan kunjungan. Hal ini jelas tidak bisa memaksimalkan peran FKUB dalam melakukan pembinaan kerukunan dan survey lokasi rumah ibadah dan lain sebagainya. Tetapi karena usaha konsolidasi dari pihak FKUB dan Kementerian Agama akhirnya pemanfaatan bantuan operasional bisa lebih luas tetapi harus disiapkan juknis pemanfaatan bantuan dari Kementerian Agama. Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur penyaluran dan penggunaan bantuan pemerintah. FKUB harus mematuhi peraturan dari Kementerian Keuangan RI dan Juknis dari Kementerian Agama RI. M Siddik juga menyampaikan beberapa point penting terkait aksi nyata pembinaan kerukunan umat beragama di Prov. Kepulauan Riau. Beberapa inovasi pembinaan kerukunan tersebut adalah Gerakan Sadar Kerukunan, Kapasitas aktor kerukunan melalui kegiatan rakor FKUB, Kemah Pemuda Lintas Agama, Temu Pemuda Lintas Agama, Temu Wanita Lintas Agama, dan Temu tokoh Lintas Agama. Aksi dan inovasi selanjutnya adalah Pemberdayaan kerukunan Umat beragama, yang terkahir adalah peningkatan keadaran masyarakat anak – anak dan pemuda seperti jalan santai kerukunan, senam kerukunan dan lain sebagainya. Kegiatan aksi nyata ini diharapkan mempunyai output dan benefit yang jelas kepada masyarakat.

Selasa, 17 April 2018

Dirjen Bimas Hindu menggelar Rapat Kooordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Biro Perencanaan


Jakarta-Bertempat di Lantai 3 Ruang Sidang Kementerian Agama RI, Jl. M.H Thamrnin No 6, Dirjen Bimas Hindu menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Data Kebutuhan Guru Agama Hindu bersama Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari Minggu s/d Selasa, 15 s/d 17 April 2018. Acara ini diikuti oleh pejabat Eselon II, III dan IV serta operator e-formasi di lingkungan Ditjen Bimas Hindu. Dari Kepulauan Riau hadir Ketut Suardita selaku Pembimas Hindu pada Kanwil Kementerian Agama RI Prov. Kepulauan Riau dan Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Kegiatan in didasari pentingnya segera melakukan pendataan jumlah guru yang aktif pada masa 5 tahun yang akan datang, sehingga diketahui berapa jumlah guru yang akan dan sudah pension serta jumlah kekurangan guru di setiap daerah.

Dalam sambutannya, Dirjen Bimas Hindu menegaskan bahwa Ditjen Bimas Hindu mengalami kekurangan guru. Banyak guru yang akan purna tugas/pensiun atau sudah purna tugas/pensiun. Maka Ditjen Bimas Hindu mengambil kebijakan untuk mengadakan program pengadaan Guru Agama Hindu di seluruh Indonesia. Untuk itu kita harus melakukan pendataan data dan usuan guru yang tepar untuk selanjutnya diusulkan kepada Kemenpan RB. Ketut Widnya juga menjelaskan bahwa beban kinerja guru sangat tinggi, mengingat guru harus berhasil mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Pemerintah tentunya juga memberikan pelatihan ketrampilan dan kompetensi kepada para guru Agama Hindu agar mereka memilikki kompetensi di bidangnya. Acara dibuka secara resmi oleh Ketut Widnya selaku Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI.

Pada kesempatan berikutnya Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI memberikan pengarahan kepada peserta rapat. Biro Kepegawaian menjelaskan bahwa sebanyak 1256 Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama dari semua agama di lingkungan Kementerian Agama sudah dan akan purna tugas/pensiun. Hal ini mendorong kita untuk segera melakukan program pengadaan Guru Agama. Masalah berikutnya adala persebara siswa yang sporadis, sehingga jumlah standar 1 rombongan belajar sangat sulit terealisasi di daerah. Di sisi lain dalam Undang – Undang jelas disebutkan bahwa setiap siswa berhak mendapat pendidikan Guru Agama dari seorang Guru. Biro Kepegawaian mengajak semua peserta untuk melakukan pendataan ulang dengan tepat dan cepat untuk selanjutnya disingkronkan dengan data e-formasi di setiap Kanwil Kementerian Agama.

Senada dengan Biro Kepegawaian, Biro Perencaaan Kementerian Agama juga menyarakna agar data guru dan pengusulan formasi guru disingkronkan dengan e-formasi. Ada opsi lama yang bisa kita terapkan, misalnya redistribusi guru di suatu daerah yang kelebihan guru ke daerah lain yang masih kekurangan guru. Tetapi cara lama ini dinilai tidak efektif karena guru yang dimutasi tidak betah dan ingin kembali pulang ke daerahnya. Dalam penyusunan e-formasi diharapkan pengusulan guru dilakukan per sekolah bukan per daerah, karena Kemenpan RB meminta data pengusulan guru dilakukan per sekolah. Artinya petugas harus menyebutkan penempatan guru tersebut nantinya di sekolah mana. Formasi guru yang diusulkan harus memperhatikan jenjang guru mulai dari Guru Pratama, muda, madya dan utama. Tetapi sesuai peraturan sekarang siswa SD, SMP dan SMA harus diajar oleh guru yang lulus S1, semikian pula di jenjang yang lebih tinggi (mahasiswa) harus diajar oleh dosen dengan kualifikasi S2. Berarti kita sepakati bahwa kita mengusulkan Guru dengan minimal pendidikan S1, Golongan IIIA. Pemerintah ingin guru yang diangkat adalah guru yang berkompeten di bidangnya, sehingga tujuan pendidikan nasional akan tercapai.

Pada hari Selasa 17 April 2018 dilanjutkan dengan penyusunan e-formasi Data Kebutuhan Guru Agama Hindu per sekolah. Kegiatan ini sangat positif untuk melakukan singkronisasi data usulan guru pusat dan daerah, sehingga margin error dari sistem e-formasi dapat dikurangi. Untuk selajutnya program pengadaan guru agama Hindu akan segera terealisasi di setiap daerah. (eko2018)



Senin, 09 April 2018

Bimas Hindu Gelar Pelatihan MC Hindu Batam Tahun 2018


Batam-Bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Bimas Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam menggelar Kegiatan Pelatihan Pembawa Acara/MC Tahun 2018. Kegiatan ini diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta yang terdiri dari perwakilan Perhimpunan Pemuda Hindu, Pasraman Jnana Sila Bhakti, WHDI Kepulauan Riau, WHDI kota Batam, Penyuluh Agama Hindu non PNS, Petugas MC di setiap Banjar se- Kota Batam.

Dalam Sambutannya Eko Prasetyo selaku penanggung jawab kegiatan ini menyatakan bahwa kegiatan ini didasari karena perlunya upaya kaderisasi dan membentuk presenter Hindu yang handal di Kota Batam. Hal ini sejalan dengan tema dari kegiatan ini yaitu “Membentuk Presenter Hindu Yang Handal”. Eko Menjelaskan bahwa sumber dana kegiatan ini berasal dari DIPA Bimas Hindu Kantor kementerian Agama Kota Batam Tahun Anggaran 2018.

Pada kesempatan berikutnya H. Sarbaini selaku Kasubbag Tata Usaha mmeberikan Sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya Sarbaini menyampaikan permohonan maaf Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam yang tidak bisa hadir pada acara pembukaan karena ada tugas dan agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Selanjutnya Sarbaini menghimbau agar peserta sungguh-sungguh mengikuti kegaitan ini. Dari kegiatan ini harus muncul presenter muda Hindu di Kota Batam yang handal.

Pada kesempatan pertama Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu berkesempatan memberikan materi pembinaan yaitu Membangun mental percaya diri dan Teknik Tampil Percaya Diri dalam membawakan acara di depan umum. Ada banyak hal yang harus disiapkan agar kita menjadi percaya diri di antaranya kesiapan mental, latihan, materi, kesehatan tubuh dan faktor lingkungan. Eko mengajak peserta agar menjadi presenter yang tulus, total dan profesional agar kita mendapat keperyaaan.


Pada kesempatan berikutnya Hajah Riesa Helmawati yang merupakan presenter handal di Kota Batam dan di berbagai negara tetangga berkesempatan memberikan pembekalan kepada peserta dengan topik Tata Cara Membawakan Acara Formal. Hajah Riesa menajak peserta untuk melakukan praktek langsung dengan membawakan acara di setiap moment yang berbeda.




Selanjutnya Wayan Catra Yasa memberikan materi dengan topik Teknik Penguasaan Audiens. Waya menekankan penting latihan yang intens agar kita bisa menguasai teknik dasar berbicara di depan umum. Latihan di alam bebas akan membuat kita lebih bebas berekspresi. Kemudian berlatih berbicara di depan cermin juga dapat meningkatkan percaya diri di samping juga melakukan koreksi kepada diri sendiri bila ada yang salah.

Dilanjutkan paparan dari Ni Made Yuni Trisna Dewi yang merupakan presenter muda dari TVRI Prov. Bali. Yuni memberikan materi dengan topik Public Speaking dan Kiat – Kiat Menjadi Pembawa Acara Yang Handal. Yuni juga mengajak peserta untuk praktek langsung berbicara di muka umum secara individu maupun secara berkelompok. Setiap kelompok membahas Isu-Isu terkini seperti Kerukunan Umat Beragama, dan lain sebagainya.





Kesempatan berkutnya adalah Purwadi selaku penyuluh Agama Hindu pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau. Purwadi menyampaikan materi Etika Membawakan Acara pada Kegiatan Keagamaan Hindu. Purwadi mengajak peserta untuk menguasai dasar – dasar membawakan acara resmi keagamaan yang tentunya berbeda dengan acara formal lainnya. Ada etika masayarakat dan norma agama Hindu yang harus kita patuhi. Terutama dalam mengucapkan salam dan menyebut gelar kerohaniawananan dan gelalr akademik sesorang.

Terakhir adalah paparan dari Haji Erizal selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam dengan Topik Pengantar MC dan Etika Protokoler. Dalam paparannya Erizal memberikan batasan perbedaan etika MC pada acara umum maupun MC pada instansi pemerintahan yang diatur dalam system protokoler. Erizal mengajak agar seorang presenter/MC harus mempunyai intgeritas, totalitas pada profesinya. Seorang MC juga harus professional, mempunyai inovasi, tanggung jawab dan menjadi panutan sebagai public figure.



Dalam acara penutupan kegiatan ini Eko menyampaikan pesan kepada peserta agar ilmu yang didpat diterapkan dan ditularkan kepada generasi muda agar berkelanjutan.  (eko2018)


DIAOG KERUKUNAN PENGURUS LEMBAGA KOTA BATAM TAHUN 2018


Batam-Kementerian Agama Kota Batam melalui Penyelenggara Hindu menggelar kegiatan Dialog Pengurus Lembaga Keagamaan Hindu Tahun 2018 bertempat di Aula Kemenag Batam Lt2 Jl. Mesjid Raya Baiturrahman Sekupang, Minggu 01 April 2018.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 20 orang peserta,  terdiri dari perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Parisada Kota Batam, WHDI Kota Batam, Badan Penyiaran Hindu Kota Batam, Pasraman Jnana Sila Bhakti, BOP Agung Amerta Bhuana, PAUD Jnana Sila Bhakti, Unit Kerohanian Hindu Batamindo, Pinandita Sanggraha Nusantara, Perhimpunan Pemuda Hindu (PERADAH) Kepri, Ketua Banjar Nagoya, Ketua Banjar Batam Center, Ketua Banjar Nongsa, Ketua Banjar Tiban, Ketua Banjar Batuaji Barat, Ketua Banjar Batuaji Timur, dan Penyuluh Hindu Kota Batam.
Hal ini disampaikan Penyelenggara Hindu Kemenag Batam Eko Prasetyo dalam laporannya. Ia menambahkan kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk mengawal Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dengan mengusung tema yakni “Melalui Dialog Pengurus Lembaga Keagamaan Hindu Tahun 2018 Kita Tingkatkan Sinergitas, Soliditas Menuju Batam Bandar dunia Madani”.
I Wayan Catra Yasa, Ketua Paruman Walaka PHDI Provinsi Kepulauan Riau dalam sambutannya  menyambut baik diadakannya acara ini. Karena memang sebelumnya belum pernah diadakan dialog semacam ini, sebutnya. Semoga melalui dialog ini akan saling memberi masukan dan informasi sehingga kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama, dan umat beragama dengan pemerintah berjalan dengan baik. Kalau Batam aman dan masyarakatnya bersatu maka ekonomi kita akan meningkat dan kerukunan ini akan melahirkan Batam yang kondusif, di sanalah kita baru menuju ke Batam Bandar dunia yang Madani, terangnya.
Terakhir Ia berharap agar kegiatan  ini dapat dilaksanakan setiap tahun, jika tahun ini diikuti sebanyak 20 orang peserta, mungkin di tahun depan bisa dilibatkan unsur kepemudaannya, OSIS, siswa-siswa Pasraman karena kita tidak bisa lepas dengan mereka sebagai generasi muda harapan kita ke depan yang menjadi kaderisasi dari pada organisasi organisasi kelembagaan keagamaan di kota Batam, sehingga jumlahnya  bisa lebih ramai, harapnya.
Kegiatan ini dibuka oleh Kakankemenag Batam H. Erizal Abdullah. Dalam sambutannya, Erizal menuturkan bahwa sekarang ini kita berada dalam era digital. Dizaman ini  kita harus pandai dan pintar untuk merangkul saudara-saudara kita untuk menghindari gesekan-gesekan yang tidak kita inginkan. Ibarat pedang, jika kita tidak pandai menggunakannya, maka generasi-generasi  kita kedepan akan sibuk dengan urusannya dan sosialnya akan berkurang. Peran dari orang tua, peran dari tokoh tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai agama sangat diperlukan.
Apa yang sudah dilakukan Kantor Kementerian Agama kota Batam yang bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia atau RRI Kota Batam dalam penyampaian pesan-pesan Rohani semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam khususnya.
Ia berharap dialog ini terjalin sinergisitas, soliditas,saling mengasihi, saling menyayangi dan jangan saling gesek, saling gosok sehingga dapat menimbulkan hubungan menjadi renggang dan dampaknya akan menimbulkan kerusuhan. Dengan terlaksananya kegiatan ini semoga terjalin kebersamaan untuk generasi generasi penerus agar tidak terjadi gesekan, kekacauan di intern Agama Hindu itu sendiri, harapnya.


Pada kesempatan berikutnya Kepala Kan Kemenag Kota Batam juga menyampaikan materi sosialisasi PBM Nomo 8 dan 9 Tahun 2006 dan Pola Pembinaan Kerukunan di Kota Batam.
Wayan Catra Yasa menyampaikan materi Manajemen Pengurus Pura dan Lembaga yang Modern. Wayan mengajak semua pihak bekerja keras memajukan Hindu Kota Batam dan Hindu Kepulauan Riau melalui ajaran Agama dan system manajemen pura yang modern.
Selanjutnya Ketut Suardita menyampaikan materi Pola Penguatan Sradha dan Bhakti umat Hindu di Kota Batam. Sedangkan Wayan Jasmin selaku Ketua Parisada Prov. Kepulauan Riau menyampaikan materi Pola Pembinaan Umat Hindu di Kota Batam. Terkahir Purwadi menyampaikan materi Penguatan Jejaring Kerja Penyuluh untuk kemajuan dan Kerukunan intern Hind Kota Batam.
Acara dilanjutkan dengan diskusi panel. Dalam kegiatan itu pengurus lembaga sepakat mengajukan beberapa permasalahan umat, aspirasi dan juga rekomendasi di antaranya Upaya memajukan PAUD, Peranan WHDI, Tata Urutan sembahyang di pura yang baku, cara membina generasi muda, pemberdayaan ekonomi umat, sertifikat tanah pura, displin waktu saat persembahyangan, transparansi penyelenggara pemerintahan, kinerja penyuluh dan pembinaan siswa Pasraman, dan pembinaan umat Hindu di pura. (ep/yu/bdr)