Bertempat di Hotel Grand
Pasundan, Bandung, Jawa Barat, pada
tanggal 7 s/d 10 Pebruari 2017, Ditjen
Bimas Hindu Kementerian Agama RI mengadakan kegiatan Rakor Perencanaan Pusat
Daerah, dan Perguruan Tinggi Agama Hindu Tahun 2017 yang bersumber dari DIPA
ditjen Bimas Hindu Pusat. Rapat Koordinasi ini diikuti lebih kurang 140 peserta
yang berasal dari Ka-Kanwil Prov. Bali, Pempinan Perguruan Tinggi Agama Hindu
Negeri (PTAHN), Ka-Kandepag/Kota se-Prov. Bali, Kabid/Pembimas Kanwil
Kementerian Agama se-Indonesia, Ka Percan Kanwil Kementerian Agama Prov. Bali,
Kasi Kanwil kementerian Agama Prov. Bali dan Prov. NTB, Penyelenggara Hindu di
Kab/Kota Se-Indonesia, penyuluh, dan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan
Ditjen Bimas Hindu. Hadir pada kesempatan itu Ketut Suardita selaku Pembimas
Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Eko Prasetyo selaku Penyelenggara
Hindu Kantor kementerian Agama Kota Batam, Dirjen Bimas Hindu, Sekretaris
Ditjen Bimas Hindu, Direktur Urusan Agama Hindu, Direktur Pendidikan Agama
Hindu, Ka-Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kabag
Tata Usaha. Acara Rakor dibuka secara resmi oleh Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI. Kegiatan
ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 33 Tahun 2017
tanggal 9 Januari 2017 tentang Rakor Pejabat Pusat Daerah dan Perguruan Tinggi
Agama Tahun 2017.
Adapun tema dari kegiatan
ini adalah ”Rapat Koordinasi Pejabat
Pusat, daerah dan perguruan tinggi negeri Agama Hindu 2018 Sebagai Wahana
Memperkuat Perencanaan dan Penganggaran 2018 Berbasis Money Follow Program”.
Dari Tema ini ada harapan sekaligus tantangan bahwa Bimas Hindu harus
menciptakan perencanaan yang baik sehingga revisi anggaran bisa diminimalisir.
Anggaran yang ditetapkan sesuai dengan keutuhan masyarakat, tepat guna dan
tepat sasara. Acara ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam rangka
pengalokasian dan singkronisasi anggaran Program Bimbingan Masyarakat Hindu
dalam rangka penerapan multi DIPA tahun 2018.
Di Awal acara pembukaan,
Ida Bagus Manuaba selaku ketua Panitia rakor menyatakan bahwa kegiatan ini
merupakan gambaran dari sasaran program yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen
Bimas Hindu tahun 2015 – 2019 yang diwujudkan Bimas Hindu melalui kegiatan
tahunan ini. Seiring dengan arah kebijakan reformasi Birokrasi di mana
penyusunan Rencana Kerja (Renja) harus memperhatikan keterkaitan secara jelas
antara perencanaan dan penganggaran yang merepresantasikan keselarasan arah
kebijakan Direktorat. Maka dari itu kegiatan singkronisasi perencanan anggaran
antara pusat daerah dan perguruan tinggi perlu dialksanakan setiap tahunnya
agar penyusunan Renja dapat menjadi sarana dalam menetapkan langkah-langkah strategis
untuk mewujudkan perencanaan program kerja secara komprehensif dan terintegrasi
satker pusat dan daerah, dan perti dan pengelolaan uang negara yang lebih
akuntabel serta peningkatan kualitas laporan tahunan. Tujuan selanjutnya adalah
agar ada persamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen, mensukseskan
program kerja Ditjen Bimas Hindu tahun 2015 – 2019 yang tertuang dalam Renstra
Ditjen Bimas Hindu sehingga tidak terjadi duplikasi antara fungsi anggaran serta tidak terjadi
salah sasaran karena kurang akuratnya data yang dimilikki oleh Ditjen Bimas
Hindu Pusat. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi
antara pejabat pusat daerah dan perguruan tinggi agama Hindu Negeri dalam
mewujudukan perencanaan program kerja dan penganggaran dalam rangka mewujudkan
program kerja secara komprehensif yang terintegrasi antara pusat dan daerah.
Mendapat data perencanaan yang akurat untuk mengalokasikan angaran pusat dan
daerah sesuai kebutuhan di daerah dengan skala prioritas agar selaras dengan
Renstra Ditjen Bimas Hindu. Mengurangi revisi anggaran baik di Pusat maupun di
daerah.
Kemudian Kasubbag Tata
Usaha pada Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf
Ka-Kanwil yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena sedang menyiapkan
sambutan kedatangan Menteri Agama di Bandung pada waktu yang sama. Kabag TU
berharap dari kegaiatan ini dapat melahirkan konsep dan gagasan di masa depan.
Dan sebentar lagi Kanwil Jawab Barat akan melaksanakan rakor, Kabag TU berharap
setiap unit Eselon I dapat memberikan masukan dalam perencanaan anggaran pada
DIPA Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat.
Sebelum membuka acara
rakor, Dirjen Bimas Hindu menyampaikan kata sambutan kepada para peserta yang
hadir di ballroom hotel. Dirjen menyatakan bahwa bangsa kita dari dulu
berdaulat di darat, air dan laut, maka di era teknologi informasi ini kita harus
berdaulat di media sosial. Ini tantangan bagi kita semua untuk melakukan
perubahan yang positif. Semua Pejabat harus memanfaatkan teknologi seperti
media sosial untuk mensosialisasikan kegiatan pembinaan umat Hindu di daerah
masing-masing. Ditjen Bimas Hindu memberi apresiasi kepada Pembimas dan pejabat
yang menggunakan media sosial untuk menyiarkan hal-hal yang positif bukan
menyiarkan hujatan dan kebencian. Kita harus perkuat tim siar Ditjen Bimas
Hindu. Dengan sarana ini kita akan bisa mengendalikan siar pembinaan umat.
Dirjen Berharap bahwa
melalui rakor ini semua kegiatan dapat terakomodir dalam satu perencanaan.
Setiap kegiatan harus berdasarkan perencanaan. Mulai dari perencanaan kita
sudah diaudit oleh APIP dalam hal ini Itjen. Apa yang kita rencanakan itulah
yang kita laksanakan dan kita evaluasi. Itulah management dengan variasi dan
inovasi sesuai 5 (lima) nilai budaya kerja Kementerian Agama RI yaitu
integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan. Yang
paling penting dalam perencanaan adalah adanya singkronisasi antara data data yang mendukung
perencanaan dan penganggaran. Menteri Agama menyatakan bahwa data perencanaan
itu masih harus perlu ditingkatkan. Dirjen berpesan agar revisi anggaran
diminimalisir sebisa mungkin, dan kalaupun terpaksa dilakukan harus dilakukan
di awal tahun dengan prosedur yang benar, sebab jika tidak sesuai prosedur,
mengambil keputusan sendiri tanpa keterlibatan pimpinan maka akan dikenai
sanksi.
Serapan kita juga harus
maksimal. Realisasi Bimas Hindu tahun 2016 sebesar 93%, Menteri Agama
menargetkan realisasi Kementerian Agama RI sebesar 98%. Tentunya akan ada
reward dan funishment terhadap Satker seperti diturunkannya anggaran sesuai
persetujuan Legislatif, DPR RI. Dirjen memberi apresiasi terhadap Pembimas
seluruh Indonesia yang telah merealisasikan anggaran secara maksimal. Semua
kegiatan yang kita laksanakan haru kita evaluasi. Di mana kelemahan kita?
Bagaimana upaya memaksimalkan realisasi?. Tahun ini memang banyak self blocking
yang berpengaruh terhadap realisasi semua Satker.
Perguruan Tinggi (perti)
Hindu juga bisa bersinergi dengan Pembimas Hindu. Perti Hindu harus memperkuat
Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuan dari diadakanya kegiatan Koordinasi
Perencanaan Pusat, Daerah dan Perguruan Tinggi Agama Hindu ini adalah untuk
mengidentifikasi permasalahan tahun 2016 di setiap daerah, mendapatkan data
perencanaan yang akurat, untuk melakukan alokasi anggaran yang tepat sasaran
sesuai kebutuhan di daerah, menelaah kegiatan prioritas masing-masing daerah
agar selaras dengan renstra, mengurangi revisi RKA-K/L yang berkali-kali di
lingkungan Satker Ditjen Bimas Hindu, mengintegrasikan kegiatan Pusat dan
daerah serta Perguruan Tinggi Agama Hindu (PTAHN), mengintegrasikan kegiatan
pusat dan daerah serta perguruan tinggi agama Hindu negeri dan melakukan
Singkronisasi Anggaran Pusat, daerah dan PTAHN tahun 2018.
Adapun materi dalam kegiatan
ini adalah Tata Kelola Perencanaan dan Anggaran Berbasis Program pada
Kementerian Agama yang disampaikan oleh Sekjen Kementerian Agama RI. Materi
selanjutnya adalah Arah Kebijakan Dirjan Bimas Hindu dalam Pembangunan Agama
dan Pendidikan Agama dan Keagamaan oleh Dirjen Bimas Hindu. Kemudian Evaluasi
tahun 2016 dan Program Kerja Tahun 2018 Ditjen Bimas Hindu di bidang Agama,
Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta tata kelola Dukungan Manajemen oleh
Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Direktur Urusan dan Direktur Pendidikan Agama
Hindu. Dari Bappenas RI juga menyampaikan materi Kebijakan Rencana Kerja
Pemerintah Bidang Agama dan Pendidikan Tahun 2018. Pengembangan, Pembinaan dan
formasi SDM Kementerian Agama
Kegiatan ini positif karena merupakan media untuk mengetahui permasalahan di daerah terkait
serapan anggaran 2016. Di samping singkronisasi anggaran pusat dan daerah
sehingga akan tercipta dokumen perencanaan yang bermutu untuk pelaksanaan
anggaran Tahun 2017. Bantuan kepada masayarakat bisa lebih terukur, tepat
sasaran dan akuntabel jika sudah direncana sejak saat ini. Saran untuk kegiatan
ini adalah supaya kegiatan rakor ini dilaksanakan rutin dan ada tindak
lanjutnya, menghasilkan rekomendasi dan di tahun depan kegiatan rakor harus
fokus pada permasalahan rencana kerja dan anggaran agar tidak meluas dan tepat
sasaran. (ep17)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar