Bandar
Lampung-Bertempat di Hotel Sheraton, Lampung, Ditjen Bimas Hindu Kementerian
Agama RI mengadakan kegiatan Rapat koordinasi Pusat daerah dan Perguruan Tinggi
Hindu Negeri dari tanggl 5 sampai dengan 9 Februari 2018. Menurut Ida Bagus
Manuaba, dalam sambutannya, kegiatan ini merupakan penjabaran dari Renstra
Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI tahun 2015 – 2019. Tujuan dari kegiatan
ini adalah untuk menghindari duplikasi anggaran di pusat dan di daerah. Sehingga
jangan sampai terjadi duplikasi anggaran, yang di pusat sudah dianggarkan
tetapi di daerah juga dianggarkan. Kegiatan ini juga bertujuan agar anggaran
tepat guna, tepat manfaat dan tepat manfaat bagi masyarakat.
Kagiatan
ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari Pejabat eselon III dan IV Ditjen
Bimas Hindu Pusat, Pembimas, Kabid Pendidikan dan Urusan Prov. Bali, Kabid
Bimas NTB, dan Kepala KanKemenag
se-Prov. Bali. Dari Prov. Kepulauan Riau hadir Pembimas Hindu Prov. Kepulauan
Riau, Penyelenggara Bimas Hindu Kota Batam dan JFU Penyusun program dan
anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kota batam.
Pada
kesempatan itu Kepala Kanwil Lampung berkesempatan memberikan sambutan pada
acara rakor tersebut. Dalam sabutannya Ka- Kanwil mengucapkan terima kasih atas
ditunjuknya Lampung sebagai tuan rumah rakor tahun ini.
Ka-Kanwil
menjelaskan kondisi kerukunan umat beragama di Lampung yang sangat baik.
Kondisi umat Hindu saat ini di Lampung berjumlah 1 juta jiwa dengan beragam
mata pencaharian. Hubungan umat Hindu dengan umat beragama lain, hubungan dengan
pemerintah berjalan dengan sangat baik.
Di
Provinsi Lampung terdiri dari berbagai macam suku. Semua hidup berdampingan.
Untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan, Ka-Kanwil mengajak seluruh jajarannya
untuk membaca kitab suci sesuai dengan agamanya setiap hari Jumat sebelum memulai
aktivitas perkantoran. Dengan jumlah umat Hindu 1 juta jiwa, idealnya ada lebih
dari 2 penyelenggara. Saat ini pelayanan umat Hindu hanya dilakukan oleh
Pembimas Hindu, 2 (dua) penyelenggara Hindu, guru dan penyuluh Hindi. Pengusulan
formasi penyelenggara diusulkan dari Bimas Hindu Pusat.
Kemudian
pada kesempatan selanjutnya, Dirjen Bimas Hindu membrikan sambutan dan sekaligus
membuka acara rakor secara resmi. Dalam sambutannya Dirjen Bimas Hindu
menegaskan bahwa pada tahun ini realisasi anggaran Bimas Hindu secara umum
belum maksimal. Hal ini jangan sampai terulang lagi. Untuk itu penganggaran
yang tepat mutlak dilaksanakan. Penganggaran harus teliti mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Dirjen Bimas Hindu
menegaskan bahwa penganggaran harus tepat guna, tepat sasaran dan fokus pada
asas manfaat bagi masayarakat. Setelah selesai memberikan sambutan dan membuka
acara rakor secara resmi, Dirjen Bimas Hindu juga melantik Tim Agen Perubahan
Ditjen Bimas Hindu Tahun 2018.
Pada
hari kedua pelaksanaan rakor, Dirjen Bimas Hindu kembali memberikan pembekalan
kepada peserta yang hadir tentang kebijakan stragtegis Bimas Hindu 2019. Sangat
penting bagi Bimas Hindu untuk melakukan penganggaran yang tepat guna, tepat
sasaran, berguna bagi masyarakat, sesuai renstra Bimas Hindu 2015 – 2019. Di
samping itu Bimas Hindu harus mulai menerapkan penganggaran berbasis aplikasi,
IT atau paperless. Pemanfaatan teknologi IT sangat tepat dilakukan di era keterbukaan
informasi sekarang ini. Bimas Hindu juga harus intens memberikan.
Dirjen
juga akan mulai intensif melakukan pertemuan dengan penyuluh, lembaga agama
keagamaan Hindu. Dan tahun ini akan dilaksanakan di Bali sekitar bulan Mei
mendatang.
Dirjen
juga menyinggung pemberian insentif bagi guru non PNS. Kita tingga menunggu
regulasi dari Menteri Agama berupa PMA yang mengatur insentif guru non PNS. Terkait
realisasi PMA 56 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu, Dirjen mengajak
umat untuk bersatu mendirika Yayasan yang selanjutnya bisa memilkki tanah yang
bersertifikat kemudian bisa didirikan sekolah formal Hindu.
Ditjen
Bimas Hindu juga sedang berupaya meningkatkan status peningkata IHDN Denpasar
menjadi Universitas Negeri Hindu, kemudian peningkatan status STAHN TP
Palangkaraya menjadi Instittut. Hal ini harus dimulai dengan kelengakapan
dokumen pendukung.
Peserta
menanyakan juknis bantuan 2018, juknis rekruitmen penyuluh non PNS dari 1 tahun
sekali menjadi 3 tahun sekali agar sama dengan Ditjen Bimas yang lainnya. Peserta
juga mempertanyakan formasi penyelenggara yang mendesak direalisasikan mengingat
jumat umat di daerah yang tidak seimbang dengan jumlah Pembimas dan
Penyelenggara. Terakhir Dirjen Bimas Hindu melakukan evaluasi realisasi
anggaran 2017 Ditjen Bimas Hindu.
Ketua
Komisi VIII DPR RI berkesampatan menyampaikan materi sosialisasi 4 (empat)
pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinekka Tunggal Ika dan NKRI. Menyangkut
anggaran Bimas Hindu 2019. Ketua Komisi VIII DPR tersebut berpesan agar
anggaran Bimas Hindu disusun secara rasional, ojektif, proporsional. Focus, solutif
atau mengatasi masalah. Bimas Hindu harus ikut berperan mengawal pelaksanaan
revolusi mental untuk perbaikan karakter rakyat Indonesia sesuai visi dan misi
Bimas Hindu.
Di
sesi terakhir, Direktur Bappenas Bidang Agama dan Manusia menyampaikan
materi tentang RPJMN 2015 – 2019 dan persiapan RPJMN 2019 - 2024. Bimas Hindu
harus mengadakan skala prioritas terhadap penganggaran yang dilakukan. Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) di bidang agama harus mendapat skala prioritas. Di tahun
2018 dan 2019 Bimas Hindu harus aktif membina kerukunan umat beragama dengan
selalu mengadakan dialog kerukunan internal umat Hindu.
Sesi
selanjutkan dilanjutkan dengan Paparan masing – masing Pembimas dan Kabid
seluruh Indonesia. Semua Pembimas diwajibkan menyampaikan realisasi anggaran
2017, kendala yang dihadapi serta postur anggaran 2018 dan 2019 serta keadaan umat
dan Lembaga Hindu di daerah. Menurut Ida Bagus Manuaba selaku Ketua Panitia, Penyampaian
paparan ini dijadwalkan akan selesai pada hari Rabu, 7 februari 2018. Pada hari
Kamis akan diisi dengan kegiatan capacity building.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar