Kamis, 09 Februari 2017

Paparan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI pada Acara Rakor Perencanaan Bimas Hindu


Pada hari ke-3 pelaksanaan kegiatan Rakor Perencanaan Pusat Daerah, dan Perguruan Tinggi Agama Hindu 2018, Kamis, 9 Pebruari 2017 di Hotel Grand Pasundan Kota Bandung, H. Hilmi Muhammadiyah selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama RI berkesempatan memberikan paparan kepada peserta rakor yang hadir. Mengawali paparannya, Sekretaris Itjen menjelaskan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Adapun visi Itjen adalah Menjadi Penegak Integritas dan Akuntabilitas Kementerian Agama. Sedangkan misi Itjen adalah 1. melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan independen, 2. melakukan penguatan sistem pengawasan e-audit yang efektif dan terintegrasi, 3. meningkatkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi, 4. meningkatkan akselerasi penyelesaian tindak lanjut pengawasan dan pengaduan masyarakat, 5. meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengawasan, 6. meningkatkan peran konsultan dan katalisator bidang pengawasan, 7. meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, dan membangun sistem pencegahan dini melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi, Bersih, Melayani (WBBM).
”Fokus kerja Itjen ditekankan pada penegakkan Integeritas dan Akuntablitas Laporan Keuangan”, jelas Hilmi mengawali pembicaraanya. Selama 10 tahun terakhir ini ada indikasi semakin meningkatnya kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Peraturan Perundang-undangan. Kalau di era lama masih banyak ASN yang sering terlambat datang di kantor,  pulang cepat dan tidak disiplin. Kalau sekarang sudah banyak pegawai yang datang tepat waktu datang 07.00 pulang jam 16.00 walau masih ada juga yang terlambat dan pulang lebih cepat dari jam yang telah ditentukan. Hal ini terjadi karena ASN dituntut oleh perubahan dan keadaan yang memaksa ketaatan ASN. Jika ASN tidak mengikuti perkembangan peraturan, maka mereka akan tereliminasi dengan sendirinya. Tetapi perlu diingat bahwa ketepatan waktu harus diikuti dengan kinerja yang maksimal sesuai yang tercantum pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) yang dibuat oleh masing-masing ASN. Masih Banyak ASN yang datang jam 07.00 lalu duduk dan tidak berkinerja lalu pulang jam 16.00. Ini tentunya kegagagan dalam membina ASN dan bertentangan dengan semangat revolusi mental serta 5 (lima) budaya Kerja Kementerian Agama RI yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan.

Kemajuan yang kedua adalah meningkatknya kinerja ASN seperti penyuluh, dosen, guru, pengawas, dan JFU. Hal ini terlihat dari meningkatnya output dan outcome dari kegiatan. Realisasi tercapai dengan maksimal walau tidak 100%. Hasil belajar siswa dan mahasiswa meningkat. Dari segi integritas sudah cukup baik, hanya saja masih dijumpai ASN yang melanggar etika seiring dengan naiknya kesejahteraan ASN karena ada tunjangan Kinerja (tukin). Banyak kasus di daerah, hal ini ini juga menjadi perhatian Inspektorat selaku pembina dan pengawas ASN.

Kemajuan selanjutnya adalah meningkanya akuntablilitas kineja Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Agama. Menurut Hilmi, akuntablitas kinerja bisa diukur dengan laporan kinerja dan laporan kegiatan. Panitia kegiatan harus segera membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan walaupun auditor belum akan memeriksanya. Tinggalkan budaya lama di mana kita sering mengulur-ulur waktu yang ada. Dalam melakukan audit, Itjen juga pernah menjumpai laporan fiktif,  dan yang bersangkutan akhirnya diproses oleh Kejaksaan. Kasusnya adalah laporan kegiatan disusun rapi tetapi kegiatan tidak dilaksanakan. Itjen sebenarnya telah memberikan pembinaan sebelum diekspose oleh media sehingga tidak mengurangi reputasi Kementerian Agama.

Kepatuhan terhadap Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Kementeriann Keuangan RI dan Standard Biaya Umum (SBU) dari Kementerian Agama juga semakin meningkat. Kualitas kompetensi ASN dan dosen juga meningkat. Hal ini terjadi  karena Kementerian Agama juga rutin memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) secara sistematis dan berkala kepada mereka. Tetapi perlu diakui bahwa temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia banyak yang disebabkan karena kesalahan prosedur dan kelebihan dalam penggunaan anggaran yang diatur oleh SBM Kementerian Keuangan RI. Misalnya panitia kegiatan adalah 10% dari jumlah peserta. Hilmi mencontohkan jika peserta kegiatan 50 maka panitia jumlahnya 5 orang. Selanjutnya sesuai catatan BPK RI adalah terkait pemberian honor narasumber dan panitia kegiatan.  Misalnya narasumber berbicara 2 jam diberikan honor 3 jam. Ini melanggar dan tidak sesuai dengan Peraturan yang ada. 

Inilah tugas Inspektorat Jenderal menurut Hilmi Muhammadiyah yaitu menjadi penegak integritas dan menegakkan akuntabilitas yang kami breakdown melakukan pengawasan dengan amanat Peraturan Menteri Agama R.I. (PMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, yaitu melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agama.

Itjen juga melakukan pengawasan di bidang perencanaan anggaran. Hilmi menjelaskan dengan gamblang bahwa sikluas kegiatan kita dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan/evaluasi kegiatan. Tahapan ini harus menjadi siklus yang yang komprehensif dalam kegiatan masing-masing satker. Hilmi berpesan jangan ada Satker yang tidak mau dilakukan pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggung jawaban. Satker juga harus melakukan evaluasi kegiatan sehingga dianggap kinerjanya dianggap selesai secara keseluruhan.

”Anggaran yang saudara susun akan diverifikasi oleh Itjen sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)”, tegas Hilmi. Itjen akan melakukan reviuw awal terhadap RKA-K/L untuk menghindari resiko yang mungkin saja bisa terjadi. Penyusunan anggaran harus berpedoman SBM Kementerian Keuangn RI, SBU Kementerian Agama RI, Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (Perkin). Dalam hal ini Itjen akan bekerjasama dengan Biro Keuangan Kementerian Agama RI, Kementerian Keuangan, dan Bappenas dalam melakukan reviuw RKA-K/L untuk memastikan semua sesuai prosedur dan ada kesesuaian RKP dan sasaran kinerja yang ditentukan oleh masing-masing Satker di Kementerian Agama. Tujuan reviuw RKA-K/L adalah menjamin kebenaran, Kelengkapan dan kepatuhan Satker terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Hilmi berpesan kepada peserta rakor untuk berkonsultasi kepada Itjen jika ragu-ragu dalam melakukan eksekusi anggaran dan kegiatan. Itjen terbuka memberikan pelayanan konsultasi. Bila perlu itjen akan melakukan pendampingan.

Tahun 2017 Itjen kami merubah paradgima pemeriksaan. Kalau di era lama fungsi dan peran Itjen adalah mengungkapkan temuan dan reaktif maka sekarang adalah sebagai konsultan, sebagai katalisator, memecahkan masalah dan pro aktif. Dari pengungkap temuan menjadi pemecah masalah, dari post audit menjadi post dan pre audit, dari dari yang korektif menjadi korekttif preventif, dari pendekatan win lose menjadi win-win solution. Tetapi perlu dicatat bahwa win-win solution bukan berarti melakukan negosiasi kasus.

Itjen sangat terbuka untuk melakukan pendampingan dan konsutasi. ”Jadi silahkan jika ada hal-hal yang sekiranya ada hal-hal yang bebhaya dan beresiko tinggi dan kita tidak berani eksekusi anggaran silahkan berkonsultasi dengan kami”, jelas Hilmi mengakhiri pembicaraanya. Itjen melakukan pengawasan yang humanis dengan indikatornya adalah bukan output tetapi juga prosesnya. Tetapi jika ada auidtor Itjen yangmasih kaku dan menerapkan budaya lama mohon dimaklumi karena merubah karakter itu memerlukan waktu dan proses. (ep17).



Selasa, 07 Februari 2017

Dirjen Bimas Hindu Gelar Rakor Pusat Daerah dan Peguruan Tinggi Negeri Hindu



Bertempat di Hotel Grand Pasundan, Bandung, Jawa Barat,  pada tanggal 7 s/d 10  Pebruari 2017, Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI mengadakan kegiatan Rakor Perencanaan Pusat Daerah, dan Perguruan Tinggi Agama Hindu Tahun 2017 yang bersumber dari DIPA ditjen Bimas Hindu Pusat. Rapat Koordinasi ini diikuti lebih kurang 140 peserta yang berasal dari Ka-Kanwil Prov. Bali, Pempinan Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri (PTAHN), Ka-Kandepag/Kota se-Prov. Bali, Kabid/Pembimas Kanwil Kementerian Agama se-Indonesia, Ka Percan Kanwil Kementerian Agama Prov. Bali, Kasi Kanwil kementerian Agama Prov. Bali dan Prov. NTB, Penyelenggara Hindu di Kab/Kota Se-Indonesia, penyuluh, dan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Ditjen Bimas Hindu. Hadir pada kesempatan itu Ketut Suardita selaku Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu Kantor kementerian Agama Kota Batam, Dirjen Bimas Hindu, Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Direktur Urusan Agama Hindu, Direktur Pendidikan Agama Hindu, Ka-Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kabag Tata Usaha. Acara Rakor dibuka secara resmi oleh Ditjen  Bimas Hindu Kementerian Agama RI. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 33 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Rakor Pejabat Pusat Daerah dan Perguruan Tinggi Agama Tahun 2017.

Adapun tema dari kegiatan ini adalah ”Rapat Koordinasi Pejabat Pusat, daerah dan perguruan tinggi negeri Agama Hindu 2018 Sebagai Wahana Memperkuat Perencanaan dan Penganggaran 2018 Berbasis Money Follow Program”. Dari Tema ini ada harapan sekaligus tantangan bahwa Bimas Hindu harus menciptakan perencanaan yang baik sehingga revisi anggaran bisa diminimalisir. Anggaran yang ditetapkan sesuai dengan keutuhan masyarakat, tepat guna dan tepat sasara. Acara ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam rangka pengalokasian dan singkronisasi anggaran Program Bimbingan Masyarakat Hindu dalam rangka penerapan multi DIPA tahun 2018.

Di Awal acara pembukaan, Ida Bagus Manuaba selaku ketua Panitia rakor menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan gambaran dari sasaran program yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen Bimas Hindu tahun 2015 – 2019 yang diwujudkan Bimas Hindu melalui kegiatan tahunan ini. Seiring dengan arah kebijakan reformasi Birokrasi di mana penyusunan Rencana Kerja (Renja) harus memperhatikan keterkaitan secara jelas antara perencanaan dan penganggaran yang merepresantasikan keselarasan arah kebijakan Direktorat. Maka dari itu kegiatan singkronisasi perencanan anggaran antara pusat daerah dan perguruan tinggi perlu dialksanakan setiap tahunnya agar penyusunan Renja dapat menjadi sarana dalam menetapkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan perencanaan program kerja secara komprehensif dan terintegrasi satker pusat dan daerah, dan perti dan pengelolaan uang negara yang lebih akuntabel serta peningkatan kualitas laporan tahunan. Tujuan selanjutnya adalah agar ada persamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen, mensukseskan program kerja Ditjen Bimas Hindu tahun 2015 – 2019 yang tertuang dalam Renstra Ditjen Bimas Hindu sehingga tidak terjadi duplikasi  antara fungsi anggaran serta tidak terjadi salah sasaran karena kurang akuratnya data yang dimilikki oleh Ditjen Bimas Hindu Pusat. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi antara pejabat pusat daerah dan perguruan tinggi agama Hindu Negeri dalam mewujudukan perencanaan program kerja dan penganggaran dalam rangka mewujudkan program kerja secara komprehensif yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Mendapat data perencanaan yang akurat untuk mengalokasikan angaran pusat dan daerah sesuai kebutuhan di daerah dengan skala prioritas agar selaras dengan Renstra Ditjen Bimas Hindu. Mengurangi revisi anggaran baik di Pusat maupun di daerah. 

Kemudian Kasubbag Tata Usaha pada Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf Ka-Kanwil yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena sedang menyiapkan sambutan kedatangan Menteri Agama di Bandung pada waktu yang sama. Kabag TU berharap dari kegaiatan ini dapat melahirkan konsep dan gagasan di masa depan. Dan sebentar lagi Kanwil Jawab Barat akan melaksanakan rakor, Kabag TU berharap setiap unit Eselon I dapat memberikan masukan dalam perencanaan anggaran pada DIPA Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat.

Sebelum membuka acara rakor, Dirjen Bimas Hindu menyampaikan kata sambutan kepada para peserta yang hadir di ballroom hotel. Dirjen menyatakan bahwa bangsa kita dari dulu berdaulat di darat, air dan laut, maka di era teknologi informasi ini kita harus berdaulat di media sosial. Ini tantangan bagi kita semua untuk melakukan perubahan yang positif. Semua Pejabat harus memanfaatkan teknologi seperti media sosial untuk mensosialisasikan kegiatan pembinaan umat Hindu di daerah masing-masing. Ditjen Bimas Hindu memberi apresiasi kepada Pembimas dan pejabat yang menggunakan media sosial untuk menyiarkan hal-hal yang positif bukan menyiarkan hujatan dan kebencian. Kita harus perkuat tim siar Ditjen Bimas Hindu. Dengan sarana ini kita akan bisa mengendalikan siar pembinaan umat.

Dirjen Berharap bahwa melalui rakor ini semua kegiatan dapat terakomodir dalam satu perencanaan. Setiap kegiatan harus berdasarkan perencanaan. Mulai dari perencanaan kita sudah diaudit oleh APIP dalam hal ini Itjen. Apa yang kita rencanakan itulah yang kita laksanakan dan kita evaluasi. Itulah management dengan variasi dan inovasi sesuai 5 (lima) nilai budaya kerja Kementerian Agama RI yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan. Yang paling penting dalam perencanaan adalah adanya  singkronisasi antara data data yang mendukung perencanaan dan penganggaran. Menteri Agama menyatakan bahwa data perencanaan itu masih harus perlu ditingkatkan. Dirjen berpesan agar revisi anggaran diminimalisir sebisa mungkin, dan kalaupun terpaksa dilakukan harus dilakukan di awal tahun dengan prosedur yang benar, sebab jika tidak sesuai prosedur, mengambil keputusan sendiri tanpa keterlibatan pimpinan maka akan dikenai sanksi.

Serapan kita juga harus maksimal. Realisasi Bimas Hindu tahun 2016 sebesar 93%, Menteri Agama menargetkan realisasi Kementerian Agama RI sebesar 98%. Tentunya akan ada reward dan funishment terhadap Satker seperti diturunkannya anggaran sesuai persetujuan Legislatif, DPR RI. Dirjen memberi apresiasi terhadap Pembimas seluruh Indonesia yang telah merealisasikan anggaran secara maksimal. Semua kegiatan yang kita laksanakan haru kita evaluasi. Di mana kelemahan kita? Bagaimana upaya memaksimalkan realisasi?. Tahun ini memang banyak self blocking yang berpengaruh terhadap realisasi semua Satker.

Perguruan Tinggi (perti) Hindu juga bisa bersinergi dengan Pembimas Hindu. Perti Hindu harus memperkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuan dari diadakanya kegiatan Koordinasi Perencanaan Pusat, Daerah dan Perguruan Tinggi Agama Hindu ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan tahun 2016 di setiap daerah, mendapatkan data perencanaan yang akurat, untuk melakukan alokasi anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan di daerah, menelaah kegiatan prioritas masing-masing daerah agar selaras dengan renstra, mengurangi revisi RKA-K/L yang berkali-kali di lingkungan Satker Ditjen Bimas Hindu, mengintegrasikan kegiatan Pusat dan daerah serta Perguruan Tinggi Agama Hindu (PTAHN), mengintegrasikan kegiatan pusat dan daerah serta perguruan tinggi agama Hindu negeri dan melakukan Singkronisasi Anggaran Pusat, daerah dan PTAHN tahun 2018.

Adapun materi dalam kegiatan ini adalah Tata Kelola Perencanaan dan Anggaran Berbasis Program pada Kementerian Agama yang disampaikan oleh Sekjen Kementerian Agama RI. Materi selanjutnya adalah Arah Kebijakan Dirjan Bimas Hindu dalam Pembangunan Agama dan Pendidikan Agama dan Keagamaan oleh Dirjen Bimas Hindu. Kemudian Evaluasi tahun 2016 dan Program Kerja Tahun 2018 Ditjen Bimas Hindu di bidang Agama, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta tata kelola Dukungan Manajemen oleh Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Direktur Urusan dan Direktur Pendidikan Agama Hindu. Dari Bappenas RI juga menyampaikan materi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Bidang Agama dan Pendidikan Tahun 2018. Pengembangan, Pembinaan dan formasi SDM Kementerian Agama

Kegiatan ini positif  karena merupakan media untuk  mengetahui permasalahan di daerah terkait serapan anggaran 2016. Di samping singkronisasi anggaran pusat dan daerah sehingga akan tercipta dokumen perencanaan yang bermutu untuk pelaksanaan anggaran Tahun 2017. Bantuan kepada masayarakat bisa lebih terukur, tepat sasaran dan akuntabel jika sudah direncana sejak saat ini. Saran untuk kegiatan ini adalah supaya kegiatan rakor ini dilaksanakan rutin dan ada tindak lanjutnya, menghasilkan rekomendasi dan di tahun depan kegiatan rakor harus fokus pada permasalahan rencana kerja dan anggaran agar tidak meluas dan tepat sasaran. (ep17)


Sabtu, 04 Februari 2017

Lokasabha III DPP PERADAH Kepulauan Riau



Pengukuhan Pengurus DPP Peradah Prov. Kepulauan Riau yang Baru Masa Bhakti 2017 - 2020
Batam-Pada Hari Minggu, 29 Januari 2017 bertempat di Pura Agung Amerta Bhuana, Kota Batam jalan Gajahmada nomor 3, Dewan Pimpinan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu (DPP PERADAH) Prov. Kepulauan Riau menggelar Lokasabha yang ke-3. Hadir Pada kesempatan itu Ketut Suardita selaku Pembimas Hindu pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam, D Suresh Kumar selaku Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADAH, Parisada Prov. Kep. Riau, Parisada Kota Batam dan Ketua Lembaga keagamaan Hindu lainnya. Acara diikuti oleh sekitar 40 peserta dari DPP PERADAH dan 15 orang peninjau. Tujuan dari penyelenggaraan lokasabha ini adalah untuk memilih ketua yang baru masa bhakti 2017 – 2020.

Acara diawali dengan sambutan Ketua DPP PERADAH Prov. Kepulauan Riau, dilanjutkan laporan ketua panitia. Menurut Made Angga Dwi Pratama yang merupakan lulusan Fakultas Teknik UNUD ini menjelaskan bahwa acara ini terselanggara berkat bantuan dan kerjasama dari semua pihak. Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Ketut Artha juga berkesempatan memberikan kata sambutan. Dalam sambutannya Ketut Artha memberikan apresiasi kepada DPP PERADAH Kepulauan Riau yang telah menyelenggarakan Lokasabha III ini. Parisada mengucapkan terima kasih kepada Ketua yang lama yang telah melakukan banyak perubahan dan kegiatan yang membangkitkan semangat umat. ”Pemuda di masa depan bisa menjadi role model pembinaan karakter siswa dan generasi muda, kalian akan dicontoh adik-adik kalian di pasraman,” ujar Ketut Artha. Ketut juga berpesan agar semua pihak bisa melaksanakan loksasabha ini dengan tertib dan damai. Siapapun yang terpilih menjadi ketua dan pengurus PERADAH Kep.Riau hendaknya dapat meneruskan program kerja yang sudah dijalankan oleh pengurus yang lama, dan alangkah baiknya ditingkatkan lagi. Semua umat dan anggota PERADAH harus mendukung ketua dan pengurus yang terpilih untuk bekerja agar solid dan menghasilkan sinergi yang baik. Sehingga semua kegiatan yang dibebankan kepada PERADAH dapat dilaksanakan dengan penuh semangat. ”Parisada Prov. Kepulauan Riau sebagai Majelis tertinggi umat Hindu siap membantu dan mendukung kegiatan DPP PERADAH Kepulauan Riau”, ujar Ketut Artha mengakiri sambutannya.

D Suresh Kumar selaku Ketua Dewan Pimpinan nasional PERADAH Indonesia dalam sambutan Suresh manyambut baik dan juga memberikan apresiasi pada panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini baik dari SC dan OC (panitia pengarah dan panitia pelaksana, red). Pertama-tama Suresh menyampaikan Visi PERADAH Indonesia yaitu: menjadi pusat pergerakan generasi muda Hindu Indonesia. Sedangkan Misi Peradah Indonesia menurut Suresh adalah membentuk para pemimpin muda Hindu yang profesional dan berintegritas yang kedua adalah menumbuhkan wirausaha muda hindu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Semua ini tertuang dalam tujuan Peradah yaitu mewujudkan pemimpin dan wirausaha muda Hindu sebagai daya dorong pembangunan umat Hindu yang  berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan bangsa.

Hal ini sejalan dengan 5 (lima) nilai keteladanan PERADAH yang menjadi dasar dan karakter organisasi  organisasi yang disebut dengan Panca Nayakarana, yaitu: Satya mitra yang artinya setia kawan dan membangun kerjasama yang baik, sadhana artinya melaksanakan disiplin spiritual yang baik, gemar bersembahyang, sevanam melakukan pelayan kepada umat, bukan minta untuk dilayani, Samskara yang artinya menjadi pelopor agen perubahan umat Hindu, dan yang terakhir adalah Santosa yang artinya bahwa menjadi pemuda Hindu itu harus bijaksana dalam membangun ketentraman, keharmonisan, dan kesejahtreraan umat Hindu.

Suresh menambahkan PERADAH sebagai wadah yang bisa menampung aspirasi dan semangat pemuda Hindu dalam berkarya. Jika semua pengurus memilikki integritas yang tinggi maka akan dapat membesarkan nama PERADAH di Kepulauan Riau. Pemuda Hindu juga harus menumbuhkan etos kerja dan terus belajar untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Fokus kepengurusan DPN PERADAH 2015-2018 memang fokus pembinaan pemuda di daerah. Berbeda dengan era sebelumnya di mana kegiatan pembinaan PERADAH difokuskan di daerah. Pendidikan kepempimpinan daerah semacam Pakemda harus digalakkan di daerah sebelum Pakemnas pada tanggal 10 s/d 12 maret 2017 di Bali. Diharapkan ada 3 (tiga) perwakilan dari DPP Peradah Kepulauan Riau dari pengurus inti bisa hadir. Materi dan teknis acaranya sudah kami siapkan. Hal ini untuk pembekalan SDM Pemuda di Kepulauan Riau. Ada tiga jenjang pendidikan dalam Pakemnas ini, ada yang pemula, madya dan ahli.

Lebih lanjut Sures menegaskan bahwa berorganisasi itu tidak ada ruginya. Dengan berorganisasi maka mindset kita akan terbiasa memecahkan masalah dan bekerjasama dalam teamwork. Ini jarnag kita jumpai di meja kuliah. Dengan berorganisasi kita belajar bekerja sama, memecahkan masalah dan keberanian menyampaikan pendapat. Kita bisa lihat bahwa tokoh tokoh nasional Hindu dan tokoh Nasional kebangsaan lainnya berangkat dari organisasi seperti Bung Karno, Jusuf Kalla, Wiranto dan lain-lain. Kita terbiasa untuk melakukan problem solving. Orang yang sering berorganisasi akan dicari oleh perusahaan karena dia dianggap bisa bekerjasama dalam tim dan terbiasa menghadapi masalah. Dalam organisasi PERADAH kita belajar dan sekaligus melakukan pelayanan umat (learning by doing).

Menurut Suresh dengan sering kita melakukan pelayanan maka kita akan banyak memilikki investasi karma yang baik yang akan membantu kita di kehidupan sekarang atau di kelahiran yang akan datang. Dalam Agama Hindu kita mengenal Tapa, yajna dan Krti yaitu pengendalian diri, bersedekah dan berbuat baik atau investasi karma. Kita adalah generasi penerus dari lembaga-lembaga keagamaan Hindu seperti PHDI, WHDI, Prajaniti dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan kita juga bisa meneruskan kepemimpinan Dirjen Bimas Hindu, Menteri dan sebagainya. Pertanyaannya bagaimana kita bisa memimpin orang dengan baik jika kita tidak pernah belajar memimpin? Kemunduran Hindu terjadi karena kita tidak banyak mempunyai posisi penting di negeri ini. Kita masih sedikit pula mempunyai pemimpin di level nasional. Akhirnya suara kita jarang didengar oleh pusat. Ini menjadi PR kita bersama untuk melakukan kaderisasi. Suresh membuka secara resmi Lokasabha III DPP Peradah Kepulauan Riau dengan harapan acara berjalan lancer dan menghasilakan pemimpin yang baru yang mebawa perubahan DPP Peradah Kepri ke arah yang lelbih baik.

Selanjutnya acara dillanjutkan dengan agenda pemilihan pemimpin ketua sidang yang dipercayakan pada Ni Putu Resi Deepseani. Dan agenda selanjutnya adalah mendengarkan laporan pertanggung jawaban dari ketua DPP PERADAH Kepri Yang lama, Ni Luh Putu Desy. Selama kepemimpinannya Putu Desy telah banyak membawa perubahan bagi pemuda Hindu di Kepulauan Riau ke arah yang lebih baik. Dan Forum lokasabha menerima pertanggung jawaban Ketua. Dilanjutkan dengan sidang komisi. Terbagi menjadi 3 (tiga) komisi yaitu Komisi A membahas tentang induk organisasi  dan struktur organisasi dan mekanisme kerja, komisi B membahas rekomendasi internal dan eksternal dan Komisi C membahas Kriteria bakal calon ketua dan tata cara pemilihan ketua DPP Peradah Kepulauan Riau masa bhakti 2017-2020. Dan akhirnya Lokasabha III ini berhasil melahirkan pemimpin DPP Peradah kepulauan Riau yang baru yaitu Made Dwi Angga Pratama sebagai Ketua Umum, Ni Wayan Yuli Astuti sebagai Sekretaris Umum dan Ni Putu Resi Deepseani sebagai bendahara umum. Untuk formasi yang masih kosong, tim formatur DPP Peradah Kepulauan Riau akan mengadakan pertemuan khusus untuk hal ini. Ketua yang terpilih dilantik secara resmi oleh Ketua Umum DPN Peradah Indonesia, D Suresh Kumar dalam sebuah Surat Keputusan nomor 12/SK/DPNPERADAHINDONESIA/I/2017 tanggal 29 Januari 2017 disaksikan rohaniawan yaitu I Putu Satria Yasa. Prosesi ini menjadi kidmat manakala pengurus yang dilantik mencium bendera merah putih dan bendera Peradah Indonesia sebagai bentuk setia dan taat pada NKRI dan menjaga nama baik Peradah Indonesia.
(ekovanjava2017)


Penyelenggara Hindu: Tumpek Landep sebagai Motivasi untuk Kembali ke dalam Konsep Berpikir, Berkata dan Berbuat yang Baik

Pura Agung Amerta Bhuana, Kota Batam

Di pelataran Mandala Utama Pura Agung Amerta Bhuana Kota Batam, tampak pada malam itu, Sabtu Kliwon, 4 Pebruari 2017 umat duduk rapi menunggu pinandita, Serathi banten membagikan tirtha pasupati untuk pembersihan kendaraan yang diparkir di jaba sisi oleh umat. Suasana begitu dingin karena mendung di langit. Setelah prosesi itu selesai, tiba giliran Penyelenggara Bimas Hindu berkesempatan memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu makna hari Tumpek Landep. Hadir pada kesempatan itu sesepuh umat, tokoh umat, pimpinan lembaga agama dan keagamaan, ketua banjar dan umat Hindu di Kota Batam. 
Penyelenggara memulai wacananya dengan mengajak umat Hindu mengamati perubahan, evolusi atau metamorfosa pemaknaan hari Tumpek Landep. Seperti kita ketahui bahwa raya Agama Hindu  itu sangat banyak seperti Galungan, Kuningan, Nyepi, Siwaratri, Saraswati, tumpek, belum lagi pujawali di hari-hari tertentu. Mengapa bisa sebanyak itu?, mengapa bisa berbeda dengan Hindu di India?. Jika dibandingkan dengan Agama lain maka hindu gudangnya upacara keagamaan. Jika ada umat yang baru dan anak-anak misalnya mengenal Hindu hal ini cukup memusingkan, bahkan sebagian umat di Bali dan di Indonesia mungkin ada yang mengeluh dengan hal ini, tapi itulah Hindu. Nah yang harus kita telusuri adalah mengapa dalam Agama Hindu Bali pada khsuusnya dan di Indoensia pada umumnya banyak upacara keagamaanya?. Mari kita bahas satu per satu mengenai hal ini.

Pulau Bali adalah pulau kecil yang luasnya hampir sama dengan Pulau Batam dan di Pulaau Bali zaman dahulu adalah sebagai tempat pelarian akhir dari sekte yg ada di nusantara. Sejarah mencatat 9 (sembilan) sekte yg tumbuh subur di Bali. Namun pada kenyataanya mungkin lebih dari itu, dan yg paling besar dan berpengaruh adalah 3 (tiga) sekte utama, yaitu SivaismWaisnawa, Budhaism, dan tantra atau Siwa Sidhanta. Jika kita amati bahwa di Indonesia tidak punya patokan standard international dalam beragama seperti agama tetangga. Hindu bali berdiri sendiri tanpa harus ikut-ikutan kiblat ke India. Kita bisa lihat Agama Islam, Kristen atau Agama Buddha. Sebaga contoh di negara Burma, di mana Agama Buddha berkembang dengan standard yang dimilikkinya.

Lalu apa ciri-ciri dari 3 (tiga) sekte besar  yang kita warisi saat ini di Bali?. Sangat mudah kita temukan yaitu ..pada hari suci Tilem lebih dominan unsur Sivaism
, pada hari Purnama dominan Wasinawa dan Budhism. Dan penerapan Sesaj pada ritual upacara keagamaan lebih condong pada ajaran tantrayana pada siwa sidhantaKapanpun ada hari raya besar yg berkaitan dengan Purnama/Budha Wage/Buddha Kliwon itu semua pengaruh dari buddhaism (mahayana). Dan saat Tilem, Nyepi dan Tumpek dan lain-lain itu semua adalah pengaruh dari Sivaism. Terkait hari Tumpek Landep adalah mempunyai makna "tajamkan pikiran” karena hidup ini penuh dengan liku seperti ”sebatang keris". Tumpek Landep bukanlah pujawali atau piodalan besi, mobil, laptop dan lainnyaNamun perkembangan pemaknaan Tumpek landep dan bhakti mengalami evolusi dan metamorfosa. Hal ini tidak bisa dicegah dan di batasi an itu juga sah-sah saja, namun paling tidak kita punya patokan dasar yaitu Tumpek Landep adalah sebuah hari di mana ada tutur, motivasi agar kita kembali ke dalam konsep berpikir, berkata dan berbuat yang bajik. Orang bijak berkata bahwa bagaikan mengukir di atas batu, sangat sulit untuk di hapus begitu juga dengan kata-kata yg tidak baik akan membuat hati yang mendengar menjadi terluka dan terus di ingat sepanjang hidupnya. (Wasita nimitanta manemu dukha). Agama Hindu adalah agama yg mengajarkan motivasi dan bhakti yg halus pahamilah dengan kejernihan pikiran. 

Lebih lanjut Eko mangatakan bahawa pelaksanaan upakara yajna merupakan salah satu upacara Panca Yajna yang bertujuan untuk memuliakan para dewa, leluhur seru sekalian alam. Dengan melaksanakan upacara keagamaan kita telah ikut membumikan ajaran Weda. Kita telah melaksanakan konsep ajaran satyamsiwam dan sundaram, yaitu manakala upacara itu didasarkan sastra, satyam namanya, penuh ketulusan, kesucian setiap gerak piker, kata perbuatan adalah siwam namanya, dan upakara yang penuh dengan nilai senin dan keindahan adalah sundaram namanya, yang pada akhirnya akan mewujudkan dharma sidhiarta, yaitu iksa yang berati tujuan dari yajna, sakti berart kemampuan umat Hindu dalam mempersiapakan upacara yajna, desa adalah tempat di mana dilaksanakan upakara yajna, kala adalah waktu kapan dilaksanakan uapakra yajna, dan tattwa yaitu memahami nilai filsafat yang terkandung dalam upakara yajna.

Kita patut bersyukur bahwa di bulan Januari dan Pebruari ini kita dikaruniai hari suci yang membimbing kita mengasah pikiran kita ake arah kesucian. Ada Hari Saraswati, Pagerwesi, Siwa Ratri, Tilem dan pada hari ini adalah Tumpek Landep. Tumpek Landep adalah saat di mana Ida Hyang Widhi Wasa dalam prabhawa-Nya sebagai “Pasupati” atau “Siwa Pasupati” itu sendiri. Pasupati itu terdiri dari pasu yang berarti binatang, jiwa/kehidupan, pati berarti penguasa, jadi “Pasupati” adalah penguasa setiap jiwa dan kehidupan/binatang. Binatang di sini melambangkan nafsu indria, maka jangan heran jika dalam gambar dewa Siwa Dhyana itu duduk dengan kulit harimau, artinya beliau mengajarkan kepada kita dalam hidup harus menguasai panca indra, jangan kita dikuasai oleh panca indra pemuas nafsu kita.

Pada hari Tumpek Landep, Siwa sebagai Pasupati menganugerahkan jnana atau ketajaman pikiran (landeping idep), ketajaman perkataan(landeping wak), dan ketajaman perbuatan (landeping laksana). Pikiran dipertajam dengan ilmu, tapa brata yoga Samadhi, perkataan ditajamkan dengan menata  pembicaraan, dalam filsafat jawa ada istilah “ajining dhiri ono ing gebyaring lathi” harga diri manusia ada pada kata-katanya. Perbuatan ditajamkan dengan pergaulan, harmonisasi.  dari kelima hari ini ada kaitanya yaitu manusia diarahkan untuk melakukan penebusan dosa, setelah dimurnikan maka diberikan ilmu pengetahuan pada hari Saraswati dan pada tumpek landep yang berbarengan dengan purnama ditajamkan kembali. Sepulang dari pura Bapak Ibu bisa melukat di rumah dengan tirta pasupati yang telah disiapkan oleh panitia, yang berisi bunga, dan yang polos adalah tirta amerta, atau Bapak Ibu bisa menggunakan air kelapa gading, karena di hari suci purnama air kelapa gading diyakini akan dapat memberishkan segala kekotaran batin baik diberi mantra maupun tidak.

Umat sedharma yang berbahagia dalam lontar Agastya Parwa dijelaskan telah terjadi percakapan anatara sang Dredasyu dengan Bagawan Agastya begini bunyinya: “ wahai Guru mulia, Perbuatan mulia apakah yang membuat seseorang mencapai keutamaan hidup baik di dunia maupun setelah mati?’ kemudian Bahgaan Agastya menjawab: wahai Sang Drdhasyu, ada 3 hal yang memungkinkan seseorang mencapai keutamaan hidup, adalah ulah, sabda dan ambek (perbuatan, perkataan dan pikiran), akibat yang dihasilkan oleh pikiran lebih besar daripada perkataan, dan perkataan lebih berat dari pada perbuatan, demikian juga sebaliknya dosa yang dihasilkan oleh perbuatan yang disertai kesadaran pikiran lebih besar daripada yang tidak menggunakan emosi pikiran. Untuk itu disaran seorang spiritual itu diharapkan dapat berpikir baik. Pikiran itu tajam, bisa jadi teman bisa jadi lawan.

Kemudian Rsi Agastya menambahkan lagi ada tiga hal lagi yang harus dipegang oleh umat manusia yaitu: tapa, yajna dan krti, tapa lebih ditekankan ke pengendalian indria, selalu seimbang walau dihina dan dipuji, jangan kita senang lihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Ini negative sekali. yajnya berarti korban suci yang tulus ikhlas, mari kita lestarikan upakara yajna yang berlandaskan sastra suci sebagai bentuk pelestarian dan pembumian ajaran Weda, yajnya sebagai kamdhuk atau sapi perahan yang membuat hidup sejahtera, Karena dengan yajnya hujan dan kemakmuran itu ada, di mana suatu daerah tidak ada yajnya maka daerah itu akan kering/tidak subur. Penglingsir kita begitu agung mewariskan ajaran yajnya, seperti Mpu Kuturan, Dhahyang Nirarta, Mpu Markandeya, dsb. Kemudian krti adalah perbuatan baik dengan membangun fasilitas umum seperti pura, pasraman sekolah, dll, krti bisa  sebagai investasi karma. Ketiga hal ini di masyarakat menimbulkan prawerti dan niwerti marga yang artinya bahwa jalan jnana dan bhakti itu selalu ada dan berdampingan, jangan kita mengartikan bahwa prawerti itu jalan bagi yang jnananya rendah, dan niwerti bagi yang jnananya tinggi, di hadapan Tuhan semua sama yang membedakan adalah kualitas bhakti, ikhlas dan tidaknya. (ep2017)