Senin, 18 Februari 2019

Persembahyangan Tumpek Krulut di Kota Batam

Pada Hari Sabtu Kliwon tanggal 9 februari 2019 umat Hindu Kota Batam melaksanakan Persembahyangan Hari Suci Tumpek Krulut di Pura Satya Dharma, Muka Kuning, Batamindo, Sei Beduk, Kota Batam

Putu Nila selaku Penyuluh Agama Hindu Kota Batam memnyampaikan Dharma Wacana pada persembahyangan tumpek Krulut. Tumpek Krulut dianggap sebagai Hari Kasih Sayang umat Hindu. Tumpek Krulut adalah Hari di mana manifestasi tuhan sebagai Dewa Iswara, dewa Kesenian memberikan anugerah kepada manusia berupa kesjehteraan, kedamaian, keindahan. 

Dengan ilmu hidup akan mudah. Dengan Seni Hidup akan indah dan dengan agama hidup akan terarah.

Temu Sapa Penyuluh Provinsi Kepulauan Riau, 29 Januari 2019


Temu Sapa Penyuluh Provinsi Kepulauan Riau, 29 Januari 2019
Bertempat di Golden View Hotel, Bengkong, Kota Batam

Penyuluh harus bisa menciptakan suasana perdamaian, dan tidak menyebar berita hoaks dan kebencian.

Perayaan HUT XXXI WHDI di Kota Batam


Batam-Bertempat di Aula Pasraman Jnana Sila Bhakti, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Hari Sabtu, 16 Februari 2019, WHDI Kota Batam dan WHDI Kepulauan Riau menggelar Perayaan HUT WHDI ke-31. Hadir pada kesempatan itu Dr., Drs.  I Wayan Catra Yasa, MM selaku Ketua Paruman Walaka PHDI Prov. Kepulauan Riau kemudian Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Batam, WHDI Kepri, WHDI Kota Batam, Parisada Kepri, Parisada Kota Batam, DPP Peradah Kepri, Parisada Bintan dan lembaga agama lainnya di Kepulauan Riau.

Adapaun tema HUT WHDI pada tahun ini adalah “Mari Kita Tingkatkan Peran Wanita Hindu Dharma Indonesia dalam Melaksanakan Dharma Negara”. Tema ini selaras dengan tema Nyepi nasional yang telah ditetapkan oleh PHDI Pusat. Melalui tema ini diharapkan Wanita Hindu Dharma dan umat Hindu  pada umumnya bersatu, bersinergi untuk peduli terhadap lingkungan sekitar tempat kita tinggal, menjaga kerukunan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Acara dilanjutkan dengan pembacaan sejarah singkat WHDI yang disampaikan oleh Ni Made Seriniti, SE. Kemudian dilanjutkan dengan Sambutan Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kota Batam, Anak Agung Ketut Adi, S.Sn.

Dalam kesempatan itu I Wayan Catra Yasa selaku Ketua Paruman Walaka PHDI Prov. Kepulauan Riau menegaskan bahwa peran wanita sangatlah utama Bahkan dalam Weda dijelaskan bahwa di mana wanita dihormati maka kemakmuran akan ada di daerah itu, tetapi jika wanita tidak dihormati maka akan sebaliknya.

Secara terpisah Eko Prasetyo, S.Ag menjelaskan bahwa menjadi pengurus WHDI adalah yajna yang luar biasa. “Kita bisa ngayah dalam wadah WHDI sekaligus belajar berorganisasi. kita harus bijak menggunakan media sosial” jelas Eko. Jangan mudah terpancing isu – isu SARA. Eko mengajak umat Hindu untuk menjaga kerukunan intern dan ekstern umat beragama. Terakhir Eko menyampaikan himbauan Menteri Agama RI untuk mendukung pelaksanaan 3 (tiga) mantra Kementerian Agama RI yaitu mederasi beragama, kebersamaan dan integrase data. (ep2019)

KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018 – 2019


Pada hari Kami tanggal 14 februari 2019, Direktur Pendidikan Agama Hindu, Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI bersama Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam.

Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komis VIII DPR R tersebut Tiba di Bandara Hang Nadim Kota Batam dan istrahat di VIP Bandara Hang Nadim disambut oleh Ketua Paruman Walaka PHDI Provinsi Kepulauan Riau dan Penyelenggara Bimas Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Batam;

Selanjutnya tim kunjungan melakukan peninjauan Bidang Kementerian Agama ke MTSN 1 Kota Batam (Program Pembangunan Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Wilayah Kementerian Agama. Hadir pada Kesemoatan itu Instansi terkait di Lingkungan Pemprov. Kepulauan Riau dan Pemko Batam. Hadri juga Ketua Paruman Walaka PHDI Prov. Kepulauan Riau dan Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Pada Kesempatan itu Ketua Komisi VIII DPR Ri berpesan agar Madrasah lebih bisa berinovasi, bersaing dengan sekolah umum dengan tetap mengutamakan Pendidikan Agama sebagai benteng iman generasi muda. Pelaksana SBSN harus melaksanakan proses pembanguna sesuai peraturan yang berlaku.

Dilanjutkan dengan peninjauan Lapangan bidang sosial bersama Dinas Sosial Prov Kepulauan Riau dan Dinas Sosial Kota Batam ke Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah Duri Angkang, Tanjunga Piayu, Kota Batam. Ketua Komisi VIII DPRI akan mengupayakan optimalisasi bantuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk rakyat yang kurang mampu. Hadir pada Kesemoatan itu Instansi terkait di Lingkungan Pemprov. Kepulauan Riau dan Pemko Batam. Hadri juga Ketua Paruman Walaka PHDI Prov. Kepulauan Riau dan Penyelenggara Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam.

Tim juga melakukan kunjungan ke SMPN 26 Batam, Batu Aji. Ketua Komisi VIII DPR RI berpesan agar siswa SMPN 2 Batam untuk rajin belajar dalam meraih cita – cita untuk kemajuan bangsa dan negara.

Kemudian I wayan Budha selaku Direktur Pendidikan Agama Hindi Melakukan kunjungan ke Pura Agung Amerta Bhuana dan Pasraman Jnana Sila Bahkti Kota Batam untuk melakukan monitoring dan pembinaan Umat. Pada kesempatan itu I Wayan Budha melakukan Simakrama/Ramah Tamah dengan Ketua Lembaga Agama dan Keagamaan se-Provinsi Kepulauan Riau.

I Wayan Budha menjelaskan kepada Tokoh umat dan Ketua Lembaga di Kota Batam bahwa saat ini Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI melakukan prioritas pembangunan sekretariat Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Penataan PAUD dan Pasraman formal di Kota Batam bisa dilakukan dengan melalui proses dan ketentuan yang berlaku sebagai amanat PMA No 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu. Kita harus membentuk Yayasan Pendidikan untuk menaungi Pasraman Formal Hindu. Untuk proses tahap awal, kita bisa membentuk PAUD formal. Setelah berkembang barulah mendirikan Pratama Widya pasraman, Madyama widya Pasraman. Kenapa PAUD dan Pasraman formal ini sangat penting, karena di samping membuka kesempatan kerja, juga akan mencetak embrio Perguruan Tinggi Hindu. Lulusan dari Pasraman formal juga bisa mendaftar di Perguruan Tinggi sesuai pilihannya. (ep2019)

Penyusunan dan Penelaahan Pembukaan Blokir RKA-K/L DIPA Tahun 2019 Anggaran Program Bimas Hindu


Pada Hari Senin s/d Kamis, 7 – 10 Januari 2019 di Ruang Rapat Kementerian Agama Lantai 3, JL. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat, Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI menyelenggarakan kegiatan Penyusunan dan Penelaahan Pembukaan Blokir RKA-K/L DIPA Tahun 2019 Anggaran Program Bimas Hindu. Kegiatan ini diikuti Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Ditjen Bimas Hindu, Pembimas Hindu, Penyelenggara Hindu dan operator RKA-K/L di masing – masing Satker.

Maksud dari Kegiatan Penyusunan dan Penelaahan Pembukaan Blokir RKA-K/L DIPA Tahun 2019 Anggaran Program Bimas Hindu untuk melakukan Tindak Lanjut dari Buka Blokir Bintang agar tercipta laporan keuangan yang akuntable dan mewujudkan tata kelola Keuangan yang baik,  wajar tanpa pengecualian.

Adapun tujuan dari kegiatan Penyusunan dan Penelaahan Pembukaan Blokir RKA-K/L DIPA Tahun 2019 Anggaran Program Bimas Hindu ini adalah untuk mereview Blokir Bintang bersama APIP/ITJEN dan DJA Kementerian Keuangan RI.

Kegiatan diawali dengan upacara Pembukaan di Ruang Sidang kementerian Agama RI, JL. MH Thamrin No 6 Jakarta Pusat Lantai 3. Dilanjutkan dengan pengarahan dari Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Direktur Urusan Agama Hindu, Direktur Pendidikan Agama Hindu dan Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi

Pada Hari Selasa, 8 Januari 2019 dilanjutkan dengan pengarahan dari Pak Heru selaku Perwakilan Dtjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan menyarankan agar Pelaksana Satker untuk merevisi perlengkapan peserta menjadi akun bantuan berupa barang (mesin dan bahan lainnya) guna mendukung program pemerintah (Nawa Citta). Penggunaan ATK Kegiatan mengambil dari TAK dan Keperluan Kantor sehari – hari. Khusus perjalan dinas ke laur negeri harus ada MOU dengan kampus dan lembaga/organisasi di luar negeri

Perencana dan pelaksana anggaran harus membuat perencanaan yang matang terkait pembelian perlengkapan peserta baik berupa smeinar kit, tas, sepatu, flash dis atau matras dan lain – lain. Semuanya wajib melampirkan hasil survey pasar terkini, spesifikasi barang beserta gambar, analisis kebutuhan yang tertuang dalam TOR. Khusus pengadaan Gedung, maka wajib melampirkan dukungan teknis dari Dinas PUPR setempat serta mendapat izin pembangunan dari masyarakat sekitar.

Itjen Kementerian Agama RI dan Ditjen Bimas Hindu diminta DJA Kementerian Keuangan RI untuk membuat standar minimum perlengkapan peserta misalnya standar biaya untuk pembelian seminat Kit perorang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pemerintah melakukan efesiensi dan optimalisasi anggaran pada akun 52. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI mulai tahun 2019 melakukan blokir bintang pada output perlengkapan. Jika tidak diporses maka akan dimasukkan ke akun cadangan. DJA Kementerian Keuangan Pelaksana Satker untuk merevisi perlengkapan peserta menjadi akun bantuan berupa barang (mesin dan bahan lainnya) guna mendukung program pemerintah (Nawa Citta). Penggunaan ATK Kegiatan mengambil dari TAK dan Keperluan Kantor sehari – hari. Khusus perjalan dinas ke laur negeri harus ada MOU dengan kampus dan lembaga/organisasi di luar negeri

Perencana dan pelaksana anggaran harus membuat perencanaan yang matang terkait pembelian perlengkapan peserta. Satker di Kementerian Agama wajib melampirkan hasil survey pasar terkini, spesifikasi barang beserta gambar, analisis kebutuhan yang tertuang dalam TOR. Khusus pengadaan Gedung, maka wajib melampirkan dukungan teknis dari Dinas PUPR setempat serta mendapat izin pembangunan dari masyarakat sekitar. (ep2019)