Umat Hindu Kota Batam Ikuti Upacara Banyu Pinaruh hari Suci Saraswati di Pantai Payung

Batam-Pada Hari Minggu, 14 Oktober 2018 jam 05.300 WIB pagi bertempat di Pantai Payung, Batu Besar, Kota Batam, Umat Hindu Kepulauan Riau menggelar upacara Banyu Pinaruh sebagai bagian dan lanjutan dari perayaan Hari Suci Saraswati. Upacara ini dipimpin oleh Jro Mangku Putu Satriayasa dan Jro Mangku Agung Arief Suryanatha. Hadir pada kesempatan itu ketua Paruman Walaka, ketua Badan Penyiaran Hindu (BPH) Prov. Kepulauan Riau, Pengurus Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) kepulauan Riau, penyuluh Agama Hindu Kota Batam, Penyelenggara Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Ketua Parisada Kota Batam, Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kota Batam, Ketua Badan Otorita Pura Agung Amerta Bhuana (BOP), Ketua Pasraman Jnana Sila Bhakti, dan siswa pasraman Pasraman Jnana Sila Bhakti.

Menurut Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam Banyu Pinaruh berasal dari kata banyu yang artinya air atau sari-sari, dan pinaruh atau pinaweruh berarti pengetahuan. Jadi Banyu peniaruh adalah memohon sari-sari ilmu pengetahuan Kitab Suci Weda dari Tuhan Yang Maha Esa. sehingga dapat dikatakan banyu pinaruh adalah hari dimana kita memohon sumber air pengetahuan. Umumnya dilaksanakan di laut atau di sumber air yang disucikan lainnya.

Eko juga menambahkan bahwa Banyu Pinaruh juga bertujuan untuk memohon kesucian lahir dan batin serta memohon tirtha amertha yang bermanfaat dalam kehidupan umat Hindu. Dalam Sastra suci dijelaskan “Amet sarining tirtha kamandalu ring telenging segara” yang artinya bahwa melasti bertujuan untuk menyerap sari-sari tirtha amerta (tirtha kehidupan) dari tengah-tengah lautan/segara). Dalam Manawa Dharmasastra Buku V. 109 dijelaskan:

Adbhirgatrani cuddhyanti

manah satyena cuddhyati,

widyatapobhyam bhutatma,

buddhir jnanena cuddhyati.

Artinya: 

Tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa disucikan dengan pelajaran suci dan tapa brata, kecerdasan dengan pengetahuan yang benar.

Kegiatan rangakaian hari raya Saraswati kali ini ini berjalan dengan lancar dan sukses. Semua ini tidak lepas dari dukungan semua pihak yang denga tulus ikhlas membantu dan saling bekerjasama. Tentunya tidak liupa kami mengucapkan terima kasih kepada umat Hndu Kota Batam, dan kepada management Pantai Payung yang telah memberi ijin dan fasilitas sembahyang di pantai kepada umat Hindu.

Umat Hindu di Kota Batam begitu antusias mengikutinya. Harapannya semoga semua umat Hindu dapat merasakan manfaatnya berupa ketenang batin, kesehatan dan kesejahteraan. (eko2018)

Umat Hindu Kota Batam Gelar Perayaan Hari Saraswati

Batam-Pada Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018, di Pura Agung Amerta Bhuana, Jalan Gajah Mada Nomor 03, Umat Hindu di Kota Batam menyelenggarakan Upacara keagamaan memperingati hari suci Saraswati. Hadir pada kesempatan itu Ketua Parisada Prov. Kepulauan Riau, ketua Paruman Walaka, ketua Badan Penyiaran Hindu (BPH) Prov. Kepulauan Riau, Pengurus Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) kepulauan Riau, Penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Parisada Kota Batam, Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Provinsi Kepulauan Riau dan WHDI Kota Batam, Ketua Badan Otorita Pura Agung Amerta Bhuana (BOP), Ketua Pasraman Jnana Sila Bhakti, dan siswa pasraman, serta umat Hindu dari Kota Batam. Upacara dipimpin oleh Jro Mangku Putu Satria Yasa dan Jro Mangku Agung Arief Suryanatha.

Menurut Penyelenggara Hindu, Perayaan ini bertujuan untuk memohon anugerah dari Dewi Saraswati berupa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Hari Saraswati sendiri adalah hari di mana ilmu pengetahuan suci Weda diturunkan oleh Sang Hyang Aji Saraswati. Kelak ilmu pengetahuan akan bermanfaat bagi kesucian dan kesejahteraan umat manusia. Setinggi apapun ilmu atau IPTEK  yang dimilikki oleh manusia jika tidak diimbangi dengan pendidikan budi pekerti maka manusia bisa saja menyalah gunakan kemajuan IPTEK itu sendiri Dewasa ini kemajuan IPTEK yang tidak diiringi dengan pendidikan agama maka justru akan menghancurkan manusia itu sendiri. Di sinilah pentingnya IPTEK yang seimbang dengan pemahaman pengamalan ajaran agama. Di kota Batam perayaan Saraswati dilaksanakan di Pura Agung Amertha Bhuana Kota Batam.

Dalam dharma wacananya Dr. Drs I Wayan Catra Yasa, MM menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu dilambangkan dengan Dewi yang sangat cantik yaitu Dewi Saraswati, artinya ilmu pengetahuan akan membuat pemiliknya menjadi menarik. Ilmu pengetahuannya juga dilambangkan dengan burung merak artinya bahwa orang yang memilikki ilmu pengetahuan akan berwibawa. Ilmu pengetahuan juga dilambangkan engan genitri yang artinya bahwa ilmu pengetahuan itu tidak akan selesai kita pelajari sampai batas usia kita. Terkahir Wayan Catra berpesan kepada genarasi muda, siswa pasraman untuk terus belajar, mengasah diri , meraih cita – cita. (ep18)

Ditjen Bimas Hindu Menggelar Kegiatan Penyusunan Alokasi Anggaran TA 2019

Bertempat di Redtop Hotel and Convention Center, Ditjen Bimas Hindu menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Alokasi Anggaran TA 2019 pada hari Senin, 8 Oktober  s/d Rabu 10 Oktober 2018. Kagiatan ini diikuti oleh 120 orang terdiri dari 86 dari daerah, 26 orang pusat, Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, 8 orang dari perhuruna tinggi Rektor, Ketua Perguruan Tinggi Hindu Negeri, Pembimas beserta operator RKA-K/L seluruh Kanwil Kementerian. Narasumber 2 dari Pusat dan 2 dari DJA Kemenkeu. Kegiatan ini dibebankan pada DIPA Bimas Hindu Pusat daerah dan Perguruna Tinggi Hindu.

Menurut Putu Jaya selaku Ketua panitia, bahwasannya kegiatan ini bertujuan untuk merencanakan anggaran yang tepat jumlah, tepat guna dan tepat sasaran.

Penyempurnaan anggaran berbasis kinerja. Menurut DJA Kemenkeu memilikki manfaat yang sebesar-I besar, value of money  output harus konkrit dan bisa diukur. Perbaikan defisni ouput, ditambah fase penerima manfaat. Penegasan standarisasi output generic, output yang penerima manfaatnya internal   misalnya sarana perkantoran, sedangkan output teknis bersfiat eksternal seperti bantuan. Terkait dengan perbaikan dan Penegasan standarisasi output 970 (Dukungan layanan manajemen Satker), kalau di pusat masih menggunakan output 950 Dukungan manajemen Eselon I demikian juga pada output oleh Kepala Biro di bawah Sekjen Kementerian Agama ada output baru 952 terkait layanan perencanan, 953 terkait monitoring dan evaluasi dan ouput 962 terkait pelayanan data dan system informasi. Untuk menilai output genrik dilihat dari satuanya, berapaa dokumen yang dihasilkan dari indikator yang ingin dicapai, pokok kedua yang menjadi perhatian terkait RPJM dan review angka dasar menggunakan aplikasi lain yang dikleurkan oleh DJA Kemenkeu. Terkait penelahaan anggaran sampai pada detail. Dulu menelaah sampai level komponen. Jika ada yang tidak relevan dengan output maka akan dimasukkan ke akun cadangan. 

Menurut Dirjen Bimas Hindu kegaiatan ini sangat penting, dari sini kita dapat menlaksanakan berbagai kegiatan pada tahun 2019. Apresiasi kepada panitia yang telah menyiapkan kegaiatn penyusunan alokasi angagran 2019. Tugas perencanaan makin berat mengingat penganggaran menggunakan aplikasi online. Revisi yang dilakukan tidak boleh sembarangan, harus jelas dan berbasis data. Waktu revisi juga dibatasi maksimal revisi. Maka kita harus mempersiapkan dengan matang. Terlalu sering revisi menujukkan data tidak valid. Dirjen berharap kepada semua pihak pelaku anggaran untuk fokus pada penganggaran dan pelaksanaan tugas mengingat hal ini setiap tahun kita lakukan. Negara membayar ASN untuk bekerja secara profesional, mengingat keberhasilan program yang kita laksanakan akan berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat. guna mengangkat kemiskinan, menstabilkan nilai tukar rupiah. Kita harus membuat agenda dan jadwal selama setahun. Buatkan jadwal yang sistematis, sehingga realisasikan tepat waktu. Perkuat koordinasi memahami tugas kita. Realiasi Bimas Hindu belum maksimal, bari 62%. Pejabat dan jfu harus focus pada tugas.   

Selanjutnya Sekretaris Ditjen Bimas Hindu dalam paparannya menjelaskan bahwa dalam waktu dekat Bimas Hindu juga akan menyusun Rencana Stratgeis 2020 – 2024. Semua program dan kegiatan yang kita susun harus berpedoman kepada Renstra ini. Sekretaris juga mengajak agar anggaran yang dibuat agar terperinci dan detail. Jika tidak, menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, jika tidak detail maka akan dilakukan blokir atau dimasukkan ke dalam akun cadangan. Satker di pusat dan daerah juga harus mengusulkan RKBMN, jika tidak membuat maka dianggap tidak mengusulkan dan tidka ada.

Kemudian Kabag Perencanaan Data dan Informasi menjelaskan bahwa kita harus berhati – hati menggunakan akun. Misalnya akun bantuan barang yang menggunakan akun 526 tergantung bantuan dalam bentuk barang atau uang. Penyedian juknis pemberian bantuan mendesak untuk diadakan agar di daerah bisa tepat waktu dalam merealisasikan bantuan.

Kemudian Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam paparannya menjelaskan bahwa perubahan atau revisi pada level detail dilakukan oleh DJA. Satker harus detail dalam penganggaran. Untuk hal – hal yang belum jelas penggunaannya akan dimasukkan dalam akun cadangan, di mana pembukaannya lebih sulit dari buka blokir. Output cadangan dimasukkan dalam level program, untuk pembukaannya menjadi kewengan Menteri Keuangan, bukan Dirjen. Jika ada tunggakan atau terhutang maka dicantumkan di halaman IV sehingga di KPPN bisa dicarikan. Penggaran untuk keperluan rapat, seminar, dan sejenisnya harus sesuai dengan tugas dan fungsi, jika tidak maka akan diblokir. Kenaikan tunjangan penyuluh non PNS menjadi satu juga akan tetap diblokir sampai ada KMA yang mengaturnya. Telaah RKA-K/L tidak hanya oleh APIP tetapi jug aoleh DJA Kementerian Keuangan RI. Namun DJA akan akan melakukan proses blokir  atau memasukkan kea kun cadangan jika masih ada penganggaran glodongan. Terakhir Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia berharap sekaligus berpesan agar tidak ada yang diblokir dan dimasukkan ke dalam akun cadangan.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan anggaran, penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan telaah DIPA TA 2019. (ep2018)

Umat Hindu Tanjung Pinang Gelar Pujawali di Pura Giri Natha Puncak Sari

Tanjung Pinang-Pada Hari Senin, 24 September  2018 di Pura Giri Natha Puncak Sari, Km 11, Kijang, Kepulauan Riau, umat Hindu Kota Tanjung Pinang menggelar upacara Dewa Yajna yaitu Pujawali. Upacara ini dipimpin oleh Jero Mangku Nyoman Wiarta. Hadir pada kesempatan itu Ketut Suardita selaku Pembimas Hindu Prov. Kepulauan Riau, Jero Mangku Agung Arief Suryanatha selaku Pengurus Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) kepulauan Riau, Purwadi selaku penyuluh Agama Hindu Kepulauan Riau, Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Batam,  Nyoman Wiarta selaku Ketua Parisada Kabupaten Bintan, Made Karmawan  selaku Ketua Parisada Kota Batam, Ketua WHDI Bintan, Ketua Pasraman Brahma Widya Satwika, Ketua Parisada Kota Tanjung Pinang dan siswa pasraman, serta umat Hindu dari Kota Batam, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan.

Pujawali berasal dari kata “puja” dan “mewali”  artinya umat Hindu memuja kembali keagungan Tuhan dalam prabawa-Nya sebagai  Ida Bethara yang kita puja di pura ini pada hari yang sama. Kita melaksanakan upacara pujawali secara rutin dalam jangka waktu tertentu yang kita sepakati sesuai Iksa, Sakti, Desa, Kala, dan Tattwa.  Tuhan akan memberkati kita semua bila kita semua tulus  ikhlas dalam melaksanakan upacara ini. Kesucian batin dan kemakmuran kita peroleh. Dengan melaksanakan upacara pujawali ini kita semua akan dapat mewujudkan satyam, siwam dan sundaram yang artinya upacara itu terdapat unsur  kebenaran, kesucian dan keindahan. Pujawali merupakan salah satu cara untuk tetap menegakkan dharma dan membumikan, melestarikan ajaran Weda. Sebagaimana kita ketahui dalam sastra suci bahwa makhluk hidup berasal dari makanan, makanan berasala dari tumbuhan, tumbuhan berasal dari hujan, hujan berasal dari yajnya, dan yajna sendiri bisa terlaksana karena kegiatan kerja (karma). Maka kegiatan Yajna, bersedekah, tapa brata, dan kegiatan kerja tidak boleh kita tinggalkan karena itu adalah pensuci bagi orang yang memuja Tuhan.

Ada beberapa rangkaian upacara pujawali. Yang paling umum adalah mecaru dan Purwa daksina. Upakara Ngenteg linggih pura di Pura Giri Natha ini didahului dengan proses mecaru pada jam 19.00 WIB. Upacara mecaru yang berfungsi menjalin hubungan yang harmonis kepada unsur alam (palemahan). Bhuta kala adalah unsur penyeimbang yang berperan menjaga keseimbangan alam ini yang harus kita hormati malalui prosesi pecaruan. Pujawali berjalan dengan lancer karena kerjasama dari semua pihak. Tujuan dari pelaksanaan upacara yajna adalah lascarya, sidhi karya, dan labda karya yang pada akhirnya akan memberikan damapak bagi umat baik kesucian batin dan kesejahteraan hidup.

Untuk menyambut upacara ini umat Hindu Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sudah melaksanakan gotong royong, yang Ibu-ibu gotong royong mejejahitan atau Pembuatan bahan sesaji seperti Tamas kulit sayut, dan lain-lain. Umat Hindu juga melaksanakan gotong royong Pembuatan Penjor, Pemasangan Wastra.

Dilanjutkan dengan prosesi Pujawali. Upacara ini diawali dengan Purwa daksina, yaitu berjalan mengelilingi padmasana dengan membawa pratima-pratima searah jarum jam sambal mengulang-ulang nama suci Tuhan. Purwa Daksina merupakan salah satu prosesi pujawali yang mengandung makna bahwa kita harus mengagung-agung nama suci Tuhan, yang kedua adalah bahwa kita sebagai manusia harus ikut memutar roda kehidupan di jalan kebenaran, Jika tidak maka kita akan bisa bertahan hidup, demikian pula jika kita keluar dari jalan dharma maka kita akan mendapatkan hukumannya.

Acara dilanjutkan dengan dharma wacana yang disampaikan oleh Made Karmawan, S.Ag selaku Ketua PHDI Kota Batam tentang satwika yajna dan keutamaan yajna. Acara dilanjutkan dengan persebahyangan bersama dan nunas tirtha. (eko2018).

Pembimas Hindu Kepri gelar Kegiatan Pembinaan Keluarga Sukhinah/ Sudhi Wadani Tahun 2018

Batam-Pada hari Kamis 13 September sampai dengan Jumat 14 September, Pembimas Hindu menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Keluarga Sukhinah/ Sudhi Wadani Tahun 2018. Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 (empat puluh) orang peserta, dengan utusan Kota Batam 34 orang dan Kabupaten Bintan sebanyak 6 (enam) orang. Hadir pada acara pembukaan itu adalah Ka-Kanwil kemenag Kepri dan jajarannya, Pembimas Hindu Kemenag Kepri, Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu Kan Kemenag Kota Batam, Ketua PHDI Prov. Kepulauan Riau, Ketua PHDI Kota

Batam, WHDI Kepri, WHDI Kota Batam dan ketua Banjar se-kota Batam

Dalam laporannya, Purwadi, S.Ag menyampaikan tema “Membangun Keluarga Sejahtera Dalam Kehidupan Rumah Tangga Menuju Loka Samgraha” bertujuan untuk meningkatkan Sradha dan Bhakti dalam keluarga Hindu, menambah wawasan dan pengetahuan dalam membina keluarga Hindu yang Sukhinah Bhawantu. Dan meningkatkan kepercayaan diri dalam hidup bermasyarakat di era mileneal.

Dalam sambutannya Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, S.H., M.A, selaku Ka-Kanwil Kemenag Kepulauan Riau membentuk keluarga bahagia sejahtera didasarkan atas cinta yang memiliki 3 unsur penting: Komitmen, Komunikasi dan Cinta Kasih.

Konsep awal dari Kegiatan Pembinaan Sukhinah/Sudhi Wadani Tahin 2018 ini pesertanya adalah berpasang-pasangan, tetapi karena kondisi umat Hindu di Kepulauan Riau tersebar di Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang sebagian besar adalah adalah pekerja sehingga sulit untuk merealisasikan ide awal ini, terang Purwadi.

Selanjutnya adalah paparan dari Ka-Kanwil Kemenag Kepri, Dr.Drs.H.Mukhlisuddin,S.H.,M.A menyampaikan materi tentang “Kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Dalam Membangun Keluarga Sukhinah.” Dikatakannya, keluarga bahagia dan sejahtera didasarkan atas cinta kasih, komitmen dan keprcayaan.

Selanjutnya adalah paparan dari Ketut Suardita selaku Pembimas Hindu pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepualuan Riau yang dimoderatori oleh EKo Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu pada Kantor Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau. Adapun materi yang dibawakan adalah Membangun keluarga sukhinah bhavantu. Ketut Suardita mengajak umat Hindu untuk membangun keluarga atas dasar bhakti kepada Tuhan. Membagun keluarga adalah ibadah yang sangat mulia. Dalam Weda dijelaskan bahwa memilikki putra yang suputra sangat besar pahalanya karena dapat menyelamatkan leluhurnya dari pederitaan. Untuk itu beliau menghimbau agar keluarga Hindu menjadi keluarga yang sukhinah.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Dr., Drs. I Wayan Catra Yasa, M.M dengan judul materi “Membangun Keluarga Sukhinah Menuju Loka Samgraha” yang dpandu oleh Ni Made Seriniti dari WHDI Kota Batam. Wayan menjelaskan bahwa tujuan membentuk keluarga adalah untuk melaksanakan Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan Yajña, sebab di dalam grhasta-lah aktivitas Yajña  dapat dilaksanakan secara sempurna. Yang kedua adalah mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui Yajña  dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (Pitra rna), kepada Deva (Deva rna) dan kepada para guru (Rsi rna). Yang ketiga adalah mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (Artha dan kama) yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dharma.

Pada hari kedua kegiatan Pembinaan Keluarga Sukhinah/Sudhi Wadani Tahun 2018 diisi narasumber dari Dinas Kesehatan Kesehatan Prov. DKI Jakarta yang juga merupakan pengurus WHDI Pusat yaitu Ni Made Jendri, SKM, M.Si dengan materi: “Tumbuh Kembang Anak Dan Remaja Serta Parenting Agar Terwujud Anak Yang Suputra, Sehat, Cerdas Dan Bahagia”. Kita harus mendidik anak sesuai dengan usianya. Jangan melakukan kekerasan phisik dan mental kepada anak karena akan berpengaruh kepada kepribadiannya kelak. Jika anak dibesarkan dengan sanjungan maka dia akan menghargai, jika penuh kekerasan maka akan menjadi kasar, jika anak dibesarkan dengan ejekan maka dia akan tumbuh menjadi anak  yang rendah diri. Narasumber juga berpesan agar umat Hindu membiasakan gaya hidup sehat di rumah, masyarakat, tempat kerja dan juga di pura. Ada gerakan GERMAS dari Kementerian Kesehatan RI. Umat Hindu harus mendukungnya dnegan membiasakan gaya hidup yang sehat. (ep2018)

Kanwil Kemenag Kepri Gelar Sosialisasi Produk Hukum di Lingkungan Kemenag Kepri

Batam-bertempat di Wisma Kementerian Agama dan Pusat Informasi Haji (PIH), Batam Center pada Hari Senin 10 September sampai dengan Rabu 12 September 2018, Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau menggelar kegiatan Sosialisasi Produk hukum di lingkungan Kemenag Kepulauan Riau. Peserta terdiri dari pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Kanwil Kemenag kepri.

Menurut ketua Panitia dalam sambutannya, kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan kepada ASN di lingkungan Kemenag Kepri di bidang hukum, kemudian menerapkannya. Sangat penting bagi ASn untuk mengetahui aturan teruatama menyangkut soal anggaran, pidana dan lain sebagainya.

Dalam sambutannya Mukhlisudin selaku Ka-Kanwil Kemenag Kepri yang baru menjelaskan bahwa ASN harus menguasai aturan, menerapkan dan melakukan pengendalian internal pemerintah. ASN di lingkungan Kanwil Kemenag Kepri dituntut untuk Profesional dan proporsional sesuai dengan 5 (lima) nilai budaya kerja Kementerian Agama RI.

Seanjutnya adalah paparan dari Biro Kepegawaian, Pak Iwan yang menyampaikan bahwa ASN harus terus melakukan inovasi dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri. ASN yang tidak mengikuti perubahan zaman akan tertinggal. Namun ASN kemenag harus ikut aturan yang berlaku di Kemenag.

Selanjutnya adalah Paparan dari Kepala Biro Hukum dan Kerjasama luar Negri Kementian Agama RI yang menyampaikan kewenangan pejabat di lingkungan Kementerian Agama dan pentingnya hukum yang melindungi ASN di lingkungan Kementerian Agama.

Dilanjutkan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Kepulauan Riau. Kejati Kepri menyatakan bahwa jajarannya siap membantu Kemenag dalam hal pendampingan dalam hal pelaksanaan anggaran, misalnya pembangunan phisik dann lain sebagainya. Pihaknya menghimbau agar ASN menghindari praktik Pungli. Kita harus berpegang pada aturan yang ada. (ep2018)

Pakemda DPP Peradah Kepulauan Riau Tahun 2018

Pada Hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 bertempat di Aula Pasraman Jnana Sila Bhakti, Pura Agung Amaerta Bhuana, DPP Peradah Prov. Kepulauan Riau menyelenggarakan melaksanakan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan daerah (Pakemda) Tahun 2018. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 peserta dari perwakilan 6 Banjar se-Kota Batam.

Hadir pada kesempatan itu Ketut Suardita selaku Pembimas Hindu, kemudian Penyelenggara Hindu Kota Batam, Ketua lembaga agama dan keagamaan.

 

Dalam sambutannya Ketua DPP Peradah Kepri menjelaskan tema dari kegaiatan ini adalah Mewujudkann Budaya Kepemimpinan dalam Kewirausahaan. Kegiatan ini dirangkai dengan seminar kewirausahaan dengan narasumber I Kade Witarsa, S.E.

Dalam sambutannya Putu Suardika selaku Sekretaris PHDI Prov Kepri mengajak lembaga untuk membantu Peradah. Pemerintah dalam hal ini Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau berkewajiban membantu DPP Peradah Kepri.

Dalam Sambutannya Ketut Suardita menegaskan bahwa PERADAH harus mampu menghidupi orhanisasinya Jangan tergantung program dari pemerinta. Jika ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah maka harus membuat proposal permohonan dana dan memilikki tanda daftra lembaga dari Bimas Hindu Kementerian Agama RI. Ketut Suardita membuka kegiatan Pakemda Peradah Kepri Tahun 2018 secara resmi. Acara di lanjutkan dengan seminar kewirausahaan.

Kepemimpinan tidak hanya sebatas di bidang pemerintahan, industri atau perusahaan tetapi juga kewirausahaan. Sebelum bisa memimpin orang ain maka harus dimulai dari memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Wira usaha memberikan peluang besar yang mandiri. Karena kita yang memilikki usaha itu, tidak di bawah tekanan orang lain. (ep2018)

Kanwil Kemenag Kepri mengadakan Workshop Peningkatan Wawasan Multikultural dan Dialog Lintas Agama di Kota Ternate

Ternate-Pada Hari Jumat 29 Juni 2019 Bertempat di aula Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Kanwil Kementerian agama Prov. Kepulauan Riau mengadaan Kegiatan Workshop Peningkatan Wawasan Multikultural dan Dialog Lintas Agama di Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Kegiatan Workshop Peningkatan Wawasan Multikultural dan Dialog Lintas Agama di Kota Ternate, Prov. Maluku Utara dibuka secara resmi oleh Plt. Ka-Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, H. Basir Abdurrazak, S.Ag., M.M

Kegiatan diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta yang terdiri dari perwakilan Kanwil Kementerian Agama Kepulauan Riau, Kemenag Kota dan Kabupaten se-Kepri, Pengurus FKUB Prov. Kepulauan Riau. Sedangkan dari perwakilan Kanwil Maluku Utara dan Kemenag Kota Ternate serta ketua Lembaga/Pengurus rumah ibadah se-Kota Ternate kurang lebih 10 (sepuluh) orang.

Ka-Kanwil Kemenag Kepulauan Riau dalam paparan materinya menjelaskan tentang kondisi kerukunan umat beragama di Kepulauan Riau yang secara umum kondosif. Marwin Jamal juga menjelaskan komposisi jumlah pemeluk agama se-Kepulauan Riau, visi misi serta upaya peningkatan pemeliharaan kerukunan di Kepulauan Riau;

Plt. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Maluku Utara dalam penjelasannya menyatakan bahwa sekitar tahun 1999, awal masa reformasi bahwa di Maluku pernah dilanda konflik dengan isu SARA.. Tetapi hal itu menjadikan semua pihak untuk mau bersatu untuk membina kembali kerukunan dan persatuan umat beragama di Maluku Utara.

Plt Ka-Kanwil Kemenag Maluku Utara juga menjelaskan komposisi penduduk di Maluku Utara adalah 75 % umat Islam, 20 % umat kristen selebihnya adalah Buddha, Hindu dan Konghuchu. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi, tanyajawab/dialog kerukunan antara Kementerian Agama dan juga FKUB serta pengurus lembaga dan rumah ibadah di Ternate. Pada kesempatan itu Kanwil Kemenag Kepri dan FKUB Kepri menyerahan plakat/cinderamata kepada Kanwil Kemenag Maluku Utara dan FKUB Prov. Maluku Utara sebagai bentuk kerukunan dan harmonisasi antar umat bergama. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan obsevasi dan konsolidasi kepada pengurus rumah ibadah agama Buddha, Kristen, Islam di Kota Ternate;

Pada hari Sabtu, 30 Juni 20018 tim melakukan koordinasi dan konsolidasi serta observasi lapangan ke rumah ibadah agama Hindu, Pura Siwa Jagatnata di Kota Ternate. Dalam paparan Ketua PHDI Prov. Maluku Utara, Ketut Wiarta bahwa agama Hindu di Maluku Utara berjumlah 130 (seratus tiga puluh) jiwa yang didominasi oleh PNS, TNI dan POLRI, selebihnya adalah swasta, wirasaswasta dan petani. Ketut Wiarta juga menjelaskan bahwa di Kanwil Kementerian Agama Prov. Maluku Utara tidak ada struktur Pembimas Hindu, sehingga sangat menghambat pelaksanaan umat Hindu di Maluku Utara. Ketut Wiarta berharap ada lagi Pembimas Hindu di Maluku Utara. Melakukan koordinasi dan konsolidasi serta observasi lapangan ke rumah ibadah agama Konghuchu, Kota Ternate, Maluku Utara,

Kegiatan Workshop Peningkatan Wawasan Multikultural dan Dialog Lintas Agama yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau di Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, tanggal 28 Juni s/d 1 Juli 2018 dapat dijadikan media pembelajaran tentang bagaimana membina kerukunan dan membangun semangat kebhinekaan dalam wadah NKRI, terlebih Provinsi adalah provinsi dengan tingkat kerukunan umat beragamanya terbaik di Indonesia. Komposisi penduduk Provinsi Maluku Utara 75 % umat Islam, 20 % umat kristen selebihnya adalah Buddha, Hindu dan Konghuchu.

Wawasan Multikultural dan Dialog Lintas Agama harus terus dilaksanakan dan dibina untuk memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan masyarakat di Kota Batam menuju Batam sebagai bandar dunia yang madani. Dan kita bisa belajar banyak dari Provinsi Maluku Utara tentang bagaimana cara pemeliharaan kerukunan umat bergama. Workshop Wawasan Multikultural dan Dialog Lintas Agama di Kota Ternate sangat penting dilaksanakan untuk konsolidasi ke luar sebagai bagian dari upaya pembelajaran tentang pemeliharaan kerukunan di Maluku Utara di samping juga untuk menambah wawasan kebangsaan, kebhinekaan dan nasionalisme. (eko2018).

Dirjen Bimas Hindu Gelar Kegiatan Penyusunan Alokasi Anggaran 2019 Pusat, Daerah, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri di Jakarta

Jakarta- Bertempat di Jakarta, tanggal 4 sampai dengan 7 Juli 2018 Ditjen Bimas Hindu mengadakan kegiatan penyusunan Pagu Anggaran 2019. Kegiatan ini dibuka oleh Prof. Ketut Widnya, PHD selaku Dirjen Bimas Hindu di Ruang Sidang Kementerian Agama RI Lantai 3, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat Eselin II, III dan IV di lingkuangan Ditjen Bimas Hindu Kementerian Hindu.

Dalam pengarahannya Dirjen Bimas Hindu menginstruksikan kepada Seluruh Satker di Bimas Hindu Kementerian Agama RI baik Pusat, daerah maupun perguruan tinggi negeri Hindu harus mencermati usulan anggaran 2019 yang dibuat, mengingat realisasi anggaran Bimas Hindu pada tahun 2018 belum maksimal sehingga kita harus berhati-hati dalam menyusun anggaran. Ketepatan data, data pendukung, terutama pada akun belanja pegawai, data guru, dosen dan jumlah ASN di seluruh Indonesia. Ni Wayan juga menegaskan bahwa fokus pembangunan pemerintahan saat ini memang diutamakan pada pembangunan infrastruktur, sehingga kita harus melakukan efesiensi dalam penyusunan anggaran dan lain sebagainya.

Kemudian Kepala Biro Perencanaan Pusat Kementerian Agama RI. Kepala Biro Perencanaan menekankan bahwa pekerjaan kita diawali dari Perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang cermat, tepat jumlah dan tepat prosedur. Pagu Anggaran yang disusun akan ditelaah oleh APIP dalam hal ini Itjen Kementerian Agama RI sebagai anggota APIP. Selanjutnya akan mendapat persetujuan dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI. Kementerian Agama mengupayakan adanya kenaikan Tunjangan Kinerja dari 60% menjadi 70%. Kepala Biro menambahkan bahwa perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bisa kita kerjakan Jangan sampai kita mengusulkan anggaran tetapi di tengah jalan kita berhenti dan tidak cepat dalam merealisasikannya. Ini banyak terjadi. Perencanaan yang baik juga harus berbasis kinerja bukan atas kemauan pribadi atau kelompok. Perencanaan adalah untuk memebentuk masyarakat Indonesia taat beragama dan berakhlak mulia. Jika masyarakat dekat dengan Tuhan maka kriminal dan lain sebagai bisa ditekan. Dengan masyarakat dekat dengan Tuhan dan berkahlak mulia maka Tuhan akan memberikan rejeki dan masyarakat akan sejahtera lahir dan batin. Itulah yang menjadi salah satu visi Kementerian Agama RI. Perencanaan diharapkan sesuai visi dan misi yang kita buat.

Terakhir Kepala Biro Perencanaan berpesan agar Bimas Hindu menganggarkan untuk kepentingan penyusunan Renstra Kementerian Agama RI 2019 – 2024, Skala prioritas RKP, membuat kegiatan untuk mendukung terwujudnya Opni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan penguatan reformasi birokrasi.

Kemudia Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi Setditjen Bimas Hindu kementerian Agama RI, Ni Wayan Puji Astuti, SH., M.Si, menjelaskan beberapa hal terkait perencanaan 2019. Kesalahan informasi data jumlah guru dan pegawai akan berpengaruh pada kesalahan penghitungan belanja pegawai. Maka di akhir tahun akan mempengaruhi realisasi Bimas Hindu. Ini harus mendapat perhatian kita bersama. Kendala lain yang dihadapi oleh KPA dan PPK di Pusat dan di daerah dalam merealiasikan anggaran adalah berubahnya peratuan sewaktu  waktu yang mebuat kita berhati – hati dalam merealisasikan anggaran. Ni Wayan juga menghimbau agar revisi POK dari masing-masing Satker Bimas Hindu harus tetap dilaporkan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan di tingkat provinsi masing –masing untuk menghindari kesalahan data di akhir tahun. Jika kita tidak melaporkan pada Kanwil DJPB maka biasanya BPK selaku auditor tidak akan memberikan opini hasil audit di Bimas Hindu, sehingga akan mempengaruhi opini.

Pada Hari Kamis 5 Juli 2018 di auditorium Swiss Bell Hotel Mangga Besar dilaksanakan sesi tanya jawab seputar anggaran dan program sekala prioritas yang dipandu oleh Ni Wayan Pujiastuti selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI. Kegiatan ini dihadiri Direktur Pendidikan Agama Hindu, Pembimas Hindu, Kasi dan Penyelenggara Hindu se-Indonesia.

Ni Wayan Pujiastuti selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Hindu menjelaskan bahwa Anggaran tahun 2019 yang disusun oleh Bimas Hindu sebelum menjadi DIPA induk dan DIPA Petikan akan ditelaah oleh Biro Perencanaan Kementerian Agama, Bappenas dan Kementerian keuangan dan juga akan direview oleh APIP (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah) dalam hal ini Inspektorat jenderal Kementerian Agama RI. Untuk itu kita harus melakukan efesiensi belanja modal, barang dan pegawai dan juga cermat dalam melakukan penganggaran. Harus ada ketepatan jumlah guru, jumlah pegawai dan data dukung pada program yang kita laksanakan di tahun 2019. Harus ada singkronisasi anggaran antara pusat dan daerah, jangan sampai double anggaran. Unit Eselon I juga harus melakukan penyempurnaan Juklak Juknis karena setiap saat peraturan bisa saja berubah seiring perubahan. Di Bimas Hindu sudah ada aplikasi KRISNA yang merupakan analisa data dan informasi kinerja. Hal ini dalam rangka sejauh mana kinerja dilaksanakan oleh Bimas Hindu selaras dengan Nawa Citta dan janji Presiden Republik Indonesia.

Untuk itu pada penganggaran 2019 Bimas Hindu wajib membuat RKBMN jika ada pengadaan sarana prasana dan juga gedung, perawatan kendaraan dinas dll. Jika tidak mengusulkan maka dianggap tidak ada biaya perawatan. Perjalanan Dinas juga akan menjadi fokus efesiensi pada tahun 2019 nanti. Untuk itu Heru menghimbau agar penggaran Perjalanan Dinas harus tepat dan cermat disesuaikan dengan kebutuhan. Besarnya belanja Perjalanan dinas harus disesuaikan dengan adanya agenda Bimas Hindu, agenda daerah, dan agenda pembinaan. Di Tahun 2019 ada 2 (dua) even nasional yaitu Festival Seni Sakral 2019 di Kota Surabaya Jawa Timur, Jambore Pasraman 2019 di Kota Denpasar, Bali. Ditambah penyusunan Renstra 2019 – 2024, Rakor anggaran Pusat dan daerah serta perguruan tinggi negeri Hindu 2020 dan even lainnya baik di pusat dan daerah. Tentuanya even nasional ini akan menyita biaya perjalanan dinas yang besar. Di samping itu Bimas Hindu harus memberikan factor kondisi geografis umat di daerah, apalagi di daerah Kepulauan dan transmigrasi di mana Pembimas Hindu tidak bisa menjangkau wilayah itu dengan kendaraan operasional melainkan harus naik kapal laut dan juga pesawat misalnya. Alasan – alasan logis ini harus kita sertakan sehingga mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, Biro Perencanaan, APIP dan lainnya.

Bimas Hindu dalam penganggaran bantuan harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Misalnya ada bencana alam maka Bimas Hindu hanya boleh membantu bantuan rehab pura yang rusak. Untuk bantuan sosial kepada korban sudah menjadi tugas Kementerian Sosial. Ini jangan dilanggar.

Menurut Ni Wayan Puji Astuti jika memungkinkan maka pembiayaan peserta Jambore Pasraman 2019 akan dibebankan pada Satker di daerah, tinggal realokasi anggaran dari Pusat dan daerah, karena daerah lebih mengetahui kondisi di lapangan, sehingga memudahkan saat audit nantinya. Ni Wayan juga menjelaskan bahwa Bimas Hindu akan membentuk program pembinaan keluarga sukhinah, pembentukan kelompok desa binaan yang nantinya akan menjadi pioneer pengembangan ekonomi keuamatan yang mandiri, kemudian pemberdayaan kelompok penyuluh Agama Hindu. Bimas Hindu juga tengah mengupayakan kenaikan honor penyuluh non PNS dari Rp. 500.000,- menjadi Rp. 1.0000.000,-. Hal ini masih dikoordinasikan dengan Sekjen dan Menteri Agama Ri karena terkait KMA yang mengatur kenaikkan honorarium penyuluh non PNS. Bantuan – bantuan di Pusat juga akan dialokasikan ke daerah ke depannya.

Pada hari Jumat, 6 Juli 2018 dilaksnakan kegiatan penyusunan Pagu Anggaran 2019, RKA-K/L Dipa 2019 dia Lantai 3 Swiss Bell Hotel Mangga Besar, Jl. Kartini ni 57, Jakarta. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2019, Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) 2019. Kemudian konsultasi dengan perncanaan pusat mengenai fungsi, output, dan output pada masing – masing fungsi pada RKA-K/L Tahun 2018. Konsultasi dengan Perencanaan Pusat perihal Pagu Anggaran 2018;

Penyajian data dan akurasi data sangat diperlukan untuk menciptakan dokumen perencanaan Bimas Hindu Tahun Anggaran 2019. Penganggaran harus tepat guna, tepat sasaran dan tepat jumlah serta tepat prosedur. Penyusunan Anggaran 2019 diupayakan harus sesuai dengan data di lapangan seperti jumlah Guru, Sekolah, pegawai, Penyuluh dan lain sebagainya. Anggaran 2019 harus dititikberatkan pada pembangunan pendidikan keagamaan Hindu dan Program prioritas lainnya (RKP). Harus ada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang jelas di Bimas Hindu. Harus ada percepatan realisasi anggaran yang tepat waktu. Hindari pencairan anggaran yang sifatnya kontraktual di akhir tahun. PPK dan KPA dalam pencarian anggaran harus berpedoman pada peraturan yang berlaku. Harus ada sinergi dan singkronisasi anggaran antara Pusat dengan daerah dan perguruan tinggi negeri Hindu. Juklak juknis dari Pusat harus dimutakhirkan untuk menjawab permasalahan di daerah. (ep2018)

FGD Penyuluh Agama HIndu Prov. Kepulauan Riau Tahun 2018

Batam-Bertempat di Aula Mini Kantor kementerian Agama Kota Batam, pada hari Minggu, 20 Mei 2018, Pembimas Hindu pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini bersumber pada DIPA Bimas Hindu Kanwil kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018. Kegiatan diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta yang terdiri dari Penyuluh Non PNS dan pengurus Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu se-Kepulauan Riau. Hadir pada kesempatan itu Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam.

Bertindak sebagai narasumber adalah Ketut Suardita selaku Pembimas Hindu dan Purwadi selaku Penyuluh Agama Hindu Prov. Kepulauan Riau. Dalam paparannya Purwadi mengatakan bahwa FGD ini adalah program prioritas dari Bimas Hindu sebgai lanjutan dari kegiatan dialog Kerukunan Pengurus Lembaga Keagamaan Hindu yang pernah diselenggarakan sebelumnya. Pada tahun anggaran 2019 pemerintah juga akan memprioritaskan pembangunan di bidang pembinaan moral karena dewasa ini ada kecenderungan menurunnya kualitas moral. Ke depan Bimas Hindu juga akan intensif mengadakan coffee morning dengan pengurus lembaga dan umat Hindu.

Kemudian Pembimas Hindu menjelaskan dasar – dasar teknik memberikan penyuluhan yang baik dan benar. Penyuluh harus berpegang teguh pada ajaran dharma, memberi contoh yang baik bagi umat. Penyuluh agama Hindu mempunyai tugas yang berat. Penyuluh bisa menggunakan metode penyuluhan dengan Panca Dharma yaitu Dharma wacana (ceramah keagamaan Hindu), Dharma Thula (Tanya jawab seputar ajaran agama Hindu), Dharma Gita (lagu kerohanian), Dharma Santi (temu umat Hindu untuk membina kerukunan intern), Dharma Sadhana (pengendalian diri), dan Dharma Yatra (berkunjung ke tempat suci).

Secara terpisah, Ketut Suardita selaku Pembimas Hindu mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghimpun opini, memetakan permasalahan dan penyelesaian masalah penyuluhan di Prov. Kepulauan Riau. Ketut berharap Penyuluh bekerja dengan ikhlas, cerdas dan  profeseional, mengingat penyuluh Hindu adalah garda terdepan pembinaan umat Hindu di Prov. Kepulauan Riau.

Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kota Batam juga menyampaikan pandangan dan tanggapan terkait permasalahan penyuluhan. Menurutnya sudah saatnya Penyuluh melakukan inovasi dengan didasari integritas untuk pengabdian kepada umat. Perlu ada pemetaan sasaran penyuluhan dengan melakukan pembagian wilayah binaan bagi penyuluh agar tetap focus dengan tugasnya. Penyuluh harus membekali diri dengan IPTEK dan kompetensi menggunakan peralatan dengan teknologi agar penyuluhan tidak membosankan. Misalanya menggunakan web (internet) dengam menulis artikel pembinaan, membuat bulletin, menggandakan DVD/VCD bahan pembinaan umat dan rekaman audio visual mimbar agama Hindu dengan bekerjasama dengan Badan Penyiaran Hindu (BPH) Kepulauan Riau.  Tetapi selain menguasai IPTEK, penyuluh harus memilikki soft skill seperti kemampuan menyelesaikan masalah (problem solving), kemampuan berbicara (public speaking), kemampuan menulis, kemampuan memimpin dan lain – lain. Penyuluh diharapkan menjadi agen perubahan dalam melakukan revolusi mental umat Hindu kea rah yang lebih baik. Penyuluh harus mampu mewujudkan kerukunan internal untuk selanjutnya kerukunan eksternal dan juga pemerintah.

Acara dilanjutkan dengan agenda mendengarkan permasalahan pembinaan umat oleh penyuluh Hindu non PNS dan pengurus lembaga yang meliputi permasalahan di lapangan seperti penugasan penyuluh dari Kementerian Agama yang kurang disosialisasikan ke umat, pembinaan melaluui media RRI yang dinilai tidak efektif karena tidak ada Umat Hindu yang mendengarkan, maka hari, jam dan frequency Radio RRI harus disosialisasikan via media sosial. Penyuluh juga dihimbau untuk merekam sendiri siaran di RRI. Kompetensi penyuluh juga menjadi isu permasalahan Penyuluh yang harus diselesaikan. Pemerintah di samping meningkatkan kesejahteraan penyuluh juga akan meningkatkan kualitas SDM penyuluh, untuk itu di tahap seleksi penyuluh harus benar – benar dipilih penyuluh yang berkompeten di bidangnya.  Banyak permasalahan keumatan yang harus diselesaikan, seperti pembinaan Sudhi Vadhani, pembinaan moral, pembinaan siswa pasraman dan masih banyak lagi. Ada pemikiran perlunya menghidupkan semangat gotong royong untuk terus meningkatkan kerukunan internal umat Hindu. Penyuluh harus mampu beradaptasi dengan umat Hindu, tidak kaku dan humanis. Masa kerja penyuluh juga menjadi sorotan, mengingat jika setiap tahun berganti maka penguasaan kompetensi penyuluh tidak akan maksimal. Penyuluh diharpakan hadir di tengah – tengah masyarakat laksana Dewa Bayu yang bisa merasakan suka dan duka kehidupan umat Hindu. Penyuluh harus bisa menyelesaikan masalah, bukan menjadi bagian dari masalah itu sendiri. (ep2018)

Entas - Entas di Kota Tanjung Pinang, Pengentas Penjurung Suksma

Tanjung pinang-Bertempat di Pura Girinatha Puncak Sari, pada hari Kamis 10 Mei 2018, Umat Hindu dari Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan dan Kota Batam mengikuti Upacara Entas

- Entas (Dewa Yajna). Entas – Entas bertujuan untuk meningkatkan kaulitas Pitra menjadi Dewa Pitara. Kegiatan upacara keagamaan ini diikuti oleh lebih dari 200 Umat Hindu. Hadir pada kesempata itu Pembimas Hindu, Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Ketua lembaga Agama dan Keagamaan Hindu se-Kepulauan Riau. Upacara Entas – Entas ini dipuput oleh Romo Hasto Dharmo Eka Telabah dari Sidoarjo, Jawa Timur. Acara juga dihadiri oleh Dewa Ketut Suratnaya dan Tiwi Susanti dari Media Hindu, Jakarta.

Acara diawali dengan prosesi matur piuning dilanjutkan dengan Upacara Entas – Entas. Walau diguyur hujan yang deras, umat Hindu tetap semangat melaksanakan Entas – Entas. Menurut Romo Hasto Dharmo, ada sekitar 6031 Sawa (Pitara) yang berhasil di-Entaskan kea lam dewa. Di alam pitra tidak ada pengkotak kotakan agama tertentu. Dengan banyaknya Sawa/Atma Pitara yang disempurnakan maka kehidupan anak cucunya yang masih hidup di dunia akan damai dan dimudahkan segala urusan. Suka dukha kehidupan tetap ada, tetapi kedamaian pikiran maka permasalahan kehidupan akan teratasi. Dewa Pitara akan mendapat perlakuan setara Dewa yaitu dipuja dan menerima persembahan dari para bhakta. Dewa pitara juga mempunyai kewengan menghukum siapa yang salah dan menentukan siapa yang layak menjadi penguasa. Romo Hasto mengatakan bahwa Indonesia akan kembali jaya dan disegani oleh dunia internasional jika leluhur sudah disempurnakan. Setelah upacara Entas – Entas, Romo Hasto berpesan agar di area pura ditanami pohon pinang sebagai tanaman yang sudah ada sejak Kota Tanjung Pinang berdiri. Acara dilajutkan dengan persembahyngan bersama, nunas tirtha dan prasadam.

Untuk menambah sradha dan bhakti umat Hindu maka dilanjutkan dengan sesi dharma Thula di Madya Mandala Pura Giri Natha Puncak Sari. Terlebih dahulu Dewa Ketut Suratnaya menyampaikan filsafat ajaran Agama Hindu, perjalanan roh dan karma phala. Kemudian Romo Hasto pada kesempatan itu juga mengajak Umat Hindu untuk menghargai wanita, jika wanita dihargai dalam rumah tangga maka kemakmuran akan tercipta di sana sebaliknya jika wanita tidak dihargai di sautu daerah atau negara maka tidak akan ada kemakmuran. Kita juga tidak boleh membedakan anak laki – laki dan anak perempuan. Semuanya sama di mata Tuhan. Dalam pustaka suci Weda, Itihasa dan Purana, wanita mendapat peralukan yang istemewa. Dewi Parwati dianggap sebagai Ibu alam semesta, Dewi Lakshmi sebagai dewi kamakmuran dan Dewi Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan. Dewa Ketut Suratnaya menambahkan bahwa menjadi Hindu itu sederhana dan tidak ribet, yang membuat ribet adalah diri kita sendiri yang terlalu mengikuti tradisi yang kaku.

Pada Keesokan harinya, Senin 11 Mei 2018, rombongan Romo Hasto Dharmo Eka Telabah melanjutkan perjalanan Dharma Yatra ke Pura Agung Amerta Bhuana, Kota Batam. Romo Hasto beserta rombongan menyempatkan diri sembahyang di Pura Agung Amerta Bhuana. Romo Hasto memimpin persembahyangan Tri Sandhya dan Keramaning Sembah. Kemudaian Beliau juga berkesempatan memberikan Dharma Wacana dengan Topik Keuatamaan Tirta Amertha. Hari Saraswati adalah hari yang sangat baik untuk memohon tirtha amerta dan melukat membersihkan kekotoran batin. Kita juga harus mmeperlakukan tirtha amertha denga baik, karena tirtha amertha memberikan anugerah bagi kita kesucian, kedamaian dan kesejahteraan.

Acara dilanjutkan dengan sesi dharma Thula di Aula Pasraman Jnana SIla Bhakti. Dharma Thula dipandu oleh I Wayan Catra Yasa. Bertindak sebagai narasumber dalam kesempatan itu adalah Romo hasto, Dewa Ketut Suratnaya dan Tiwi Susanti. Narasumber menekankan perlunya menjaga kesucian diri dan kawasan pura, Kita harus rajin sembahyang agar kekotoran batin kita berkurang. Tiwi Susanti berpesan kepada generasi muda agar menghindari hubungan seks di luar nikah. Karena jika ada anak yang lahir di luar nikah itu akan bedampak tidak baik bagi diri anak itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Akan sulit membentuk anak yang suputra. Suami istri harus memperhatikan dewasa ayu dan aturan perilaku yang mengarah ke hal – hal kesucian. Romo Hasto dan narasumber lainnya memberikan kesempatan kepada umat Hindu di Kota Batam untuk bertanya dan menyampaikan permasalahan kehidupan sehari – hari. Karena banyak pertanyaan dan permasalahan kehidupan yang dialai oleh umat, maka dilanjutkan pada sesi bimbingan dan konseling. Melihat kondisi ini, Parisada Hindu Dharma Indonesia Kepulauan Riau akan mengundang kembali narasumber ini pada kesempatan berikutnya untuk memberikan pembinaan dan bimbingan  kepada umat Hindu. (ep2018)

Temu Tokoh Lintas Agama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

Bertempat di Wisma Kementerian Agama, Batam Center, pada tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 2018, Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau mengadakan kegiatan Temu Tokoh Lintas Agama Tahun 2018. Adapun tema dari kegiatan adalah Melalui Temu tokoh Lintas Agama membangun Kerukunan di Prov. Kepulauan Riau. Kegiatan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta yang berasal dari tokoh umat, tokoh wanita, tokoh pemuda lintas agama dan pimpinan lembaga/organisasi/majelis se-Kepulauan Riau. Peserta diusahakan bergantian setiap tahunnya. Dari Kantor Kementerian Agama kota Batam hadir Penyelenggara Hindu, mashadi dari Bimas Islam, dan Syayuti dari FKUB Kota Batam.

M Siddik selaku panitia kegiatan dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi keinginan untuk bersatu, rukun dalam keberagaman. NKRI terdiri dari beragam suku, agama dann budaya. Keberagaman adalah sebuah potensi yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. M Siddik juga menjelakan bahwa Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat 3 dengan kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia pada tahun 20017. Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan sendiri semakin intens mengadakan kegiatan pembinaan kerukunan dengan indikatornya adalah meningkatnya kerukunan umat beragama di Kepulauan Riau dan tidak adanya konflik antar umat beragama. Dasar dari kegiatan ini adalah Pasal 29 UUD 1945, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai ajang silaturahmi antar tokoh lintas agama, menambah aktor kerukunan, membantu Kementerian Agama dan Pemprov/Pemko/Pemkab dalam melakukan sosialisasi kerukunan, merealisasikan program prioritas pembinaan kerukunan dari pemerintah. Adapun narasumber kegiatan ini adalah Ka-Kawil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau, Kepala Pusat PKUB, Litbang Kementerian Agama RI, Balai Diklat Kementerian Agama. Terakhir M. Siddik menegaskan bahwa semua transaksi dari kegiatan ini menggunakan transaksi non tunai. Kemudian Ka-Kanwil Kementerian dalam sambutannya menegaskan bahwa secara umum kerukunan umat beragama di Kepulauan Riau sangat kondusif.

Pada kesempatan pertama materi disampaikan oleh Ka-Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau, H. Marwin Jamal. Menurut Marwin Jamal bahwa di Kepulauan Riau kerukunan umag beragama sangat kondusif. Tidak ada konflik antar uma beragama, hal ini disebabkan karena tokoh umat dan ketua lembaga antar umat beragama memberikan teladan yang baik bagi umatnya. Di Kabupaten Karimun dan Lingga sudah dibentuk Desa Kerukunan. Kunci terbentuknya kerukunan adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Sebentar lagi umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka kita harus menghormati saudara kita yang beragama Islam dalam menjalankan ibadah puasa. Sebagai tokoh umat jangan sampai kita menjadi provokator dari konflik, melainkan menyelesaikan permasalahan. Jangan manjadi bagian dari masalah. Aparatur Sipil Negara (ASN) dihimbau jangan terpancing politik praktis menjelang tahun politik. Rumah ibadah jangan sampai dijadikan tempat politik praktis dan kita harus mengawasinya. Tokoh agama juga dihimbau untuk tidak menyebarkan berita HOAX. Pemeliharaan kerukuna di Kepulaiuan Riau juga sesuai dengan visi dan misi Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauann Riau. Marwin Jamal juga menegaskan bahwa rumah ibadah harus difungsikan dengan benar, diisi dengan kegiatan keumatan yang positif yang menguatkan iman dan taqwa umatnya. Tekakhir Marwin Jamal juga berpesan agar kita gencar melakukan dialog kerukunan, coffee morning kerukunan, kongkow  kongkow kerukunan, dan sosialisasi PBM. Di samping itu beliau menghimbau tokoh agama jangan menyebar paham radikalisme, fanatisme dan intoleransi.

Pada kesempatan berikutnya adalah paparan narasumber dari Litbang Kementerian Agama RI dengan topik Manajemen Konflik Kerukunan Umat Beragama. Pada kesempatan ini paparan narasumber dipandu oleh Johanes Hamonangan, S.Th. Manajemen konflik dapat dipetakan dari adanya perbedaan lalu muncul intoleransi kemudian kekerasan dan berakhir dnegan konflik. Mengapa konfilk bisa mengarah ke arah kekerasan? Hal ini karena adanya konflik yang tidak terselesaikan atau bisa jadi konflik yang ditutup-tutupi. Tidak ada dialog yang intens anhtar umat beragama juga memicu konflik SARA. Konflik juga disebabkan gerakan fanatic, kemudian tidak ada komunikasi antar umat, kekecewaan umat, masyarakat, keresahana akibat konversi agama, adanya ketidak adilan, sengketa rumah ibadah dan berita HOAX yang saling menyerang agama satu dengan yang lainnya.

Pertanyaan berikutnya yang akan muncul adalah bagaimana  agar perbedaan jangan sampai menjadi kekerasan/konflik di masyarakat. Secara alamiah manusia dilahirkan berbeda baik warna suku, Bahasa dan ras. Artinya perbedaan itu sangatlah alamiah. Kita bisa memetakan permasalahan konflik yang ada. Konflik bisa disebabkan karena provokasi, isu SARA, sengketa Sumber Daya Alam, dan sengketa rumah ibadah dan masih banyak lagi penyebab konflik. Kita harus menganalisa pra konflik, saat konflik, pasca konflik dan upaya peradamaian dari semua elemen masyarakat. Ada upaya pemulihan kerukunan bila sudah terlanjur terjadi konflik yaitu dengan melakukan dialog kerukunan, mengakui adanya pluralisme, menanamkan nilai – nilai toleranai dan kerjasama.

Pada kesempatan berikutnya Kepala Pusat PKUB Kementerian Agama RI menyampaikan materi dengan topik Penguatan Nilai – Nilai Toleransi. Toleransi bisa dilakukan dengan hal sederhana seperti menghargai perbedaan dan tidak mencampuri agama orang lain. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam menjalankan ajaran agamanya. Maka dari itu kita harus saling menghargai antar umat beragama.

Pada kesempatan berikut Kabag Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau berkesempatan memberikan materi dengan Topik Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama melalui optimalisasi fungsi rumah ibadah. Beliau mengajak agar umat beragama memanfaatkan rumah ibadah untuk peningkatan iman dan taqwa. Penyuluh setiap agama bisa diberdayakan untuk melakukan pembinaan umat di rumah ibadah.

Pada kesempatan terakhir, M Siddhik menyampaikan mekanisme dan prosedur mengajukan permohonan bantuan operasional FKUB baik tangka kota/Kabupaten maupun FKUB Provinsi kepulauan Riau. Sesuai dengan arahan dan petunjuk dari BAPPENAS RI bahwa bantuan FKUB tahun 2018 besarannya lima puluh juta rupiah untuk FKUB tingkat kota/Kabupaten dan enam puluh juta rupiah untuk FKUB tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Kementerian Keuangan RI menganjurkan bahwa pemanfaatan bantuan operasinal tersebut adalah diutamakan untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), jadi tidak untuk membiayai honor kegiatan atau operasional perjalanan dalam rangka survey, pembinaan dan kunjungan. Hal ini jelas tidak bisa memaksimalkan peran FKUB dalam melakukan pembinaan kerukunan dan survey lokasi rumah ibadah dan lain sebagainya. Tetapi karena usaha konsolidasi dari pihak FKUB dan Kementerian Agama akhirnya pemanfaatan bantuan operasional bisa lebih luas tetapi harus disiapkan juknis pemanfaatan bantuan dari Kementerian Agama. Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur penyaluran dan penggunaan bantuan pemerintah. FKUB harus mematuhi peraturan dari Kementerian Keuangan RI dan Juknis dari Kementerian Agama RI. M Siddik juga menyampaikan beberapa point penting terkait aksi nyata pembinaan kerukunan umat beragama di Prov. Kepulauan Riau. Beberapa inovasi pembinaan kerukunan tersebut adalah Gerakan Sadar Kerukunan, Kapasitas aktor kerukunan melalui kegiatan rakor FKUB, Kemah Pemuda Lintas Agama, Temu Pemuda Lintas Agama, Temu Wanita Lintas Agama, dan Temu tokoh Lintas Agama. Aksi dan inovasi selanjutnya adalah Pemberdayaan kerukunan Umat beragama, yang terkahir adalah peningkatan keadaran masyarakat anak – anak dan pemuda seperti jalan santai kerukunan, senam kerukunan dan lain sebagainya. Kegiatan aksi nyata ini diharapkan mempunyai output dan benefit yang jelas kepada masyarakat.